Pajak Ekonomi Digital Naik, Negara Kantongi Rp 54,71 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan pajak ekonomi digital terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang 2026. Hingga 30 Juni 2026, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 54,71 triliun, yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech atau peer-to-peer lending, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Dari seluruh sumber tersebut, PPN PMSE masih menjadi penyumbang terbesar bagi kas negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, mengatakan kontribusi terbesar berasal dari pemungutan PPN PMSE yang telah mencapai Rp 42,01 triliun hingga akhir Juni 2026.

Menurut dia, hingga 30 Juni 2026 DJP telah menunjuk 271 pelaku PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Pada Juni 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian daftar pemungut melalui perubahan satu data pemungut, yakni Lemon Squeezy LLC.

"Kami berharap kepatuhan pelaku usaha digital yang terus meningkat dapat mendukung penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang setara bagi seluruh model usaha, baik konvensional maupun digital,” ujar Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 236 pelaku PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE kepada pemerintah dengan total mencapai Rp 42,01 triliun. Angka tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi transaksi digital terhadap penerimaan perpajakan nasional.

Berdasarkan data DJP, penerimaan PPN PMSE terus meningkat setiap tahun sejak kebijakan tersebut diterapkan. Setoran PPN PMSE tercatat sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, kemudian naik menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021.

Pada 2022, penerimaan meningkat menjadi Rp 5,51 triliun, lalu kembali bertambah menjadi Rp 6,76 triliun pada 2023. Tren positif berlanjut pada 2024 yang mencapai Rp 8,44 triliun dan melonjak menjadi Rp 10,32 triliun sepanjang 2025.

Sementara itu, hingga semester I 2026, penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp 6,34 triliun.

Selain PPN PMSE, pemerintah juga memperoleh penerimaan dari pajak aset kripto sebesar Rp 2,09 triliun hingga Juni 2026. Penerimaan tersebut terdiri atas Rp 246,54 miliar pada 2022, Rp 220,89 miliar pada 2023, Rp 620,38 miliar pada 2024, Rp 796,74 miliar pada 2025, dan Rp 205 miliar pada semester pertama 2026.

Dari total tersebut, Rp 1,21 triliun berasal dari PPh Pasal 22, sedangkan Rp 881,82 miliar berasal dari PPN dalam negeri.

Sumber penerimaan pajak ekonomi digital lainnya berasal dari sektor fintech atau peer-to-peer lending. Hingga akhir Juni 2026, pemerintah telah menghimpun pajak fintech sebesar Rp 5,1 triliun.

Penerimaan tersebut berasal dari Rp 446,39 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp 1,11 triliun pada 2023, Rp 1,48 triliun pada 2024, Rp 1,37 triliun pada 2025, serta Rp 695,84 miliar hingga semester I 2026.

Pajak fintech terdiri atas PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp 1,42 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp 727,99 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp 2,95 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mencatat penerimaan Pajak SIPP sebesar Rp 5,51 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar pada 2022, Rp 1,12 triliun pada 2023, Rp 1,33 triliun pada 2024, Rp 1,23 triliun pada 2025, dan Rp 1,44 triliun pada semester pertama 2026.

Penerimaan Pajak SIPP terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp 402,52 miliar dan PPN sebesar Rp 5,11 triliun. Capaian tersebut menunjukkan sektor ekonomi digital terus menjadi salah satu penopang penting penerimaan pajak negara di tengah pesatnya transformasi digital di Indonesia.