6 Target Jokowi dalam Bidang Ekonomi pada 2021

Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia di 2021 tumbuh positif. Hal ini seiring dengan harapan kembali pulihnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2020.

"Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen-5,5 persen," kata Jokowi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ini, lanjut Jokowi, diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investas isebagai motor penggerak utama.

"Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, untuk mendukung daya belimasyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per US Dollar," ungkap dia.

Jokowi pada 2021 tetap melanjutkan pembangunan pariwisata di Indonesia. Usai pandemi Covid-19, sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu yang akan bangkit cukup cepat.

Untuk itu, pembangunan pariwisata pada 2021 dianggarkan sekitar Rp 14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.

"Kebijakan dilakukan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan yaitu DanauToba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang," terang Jokowi.

Selain itu, juga dilakukan pengembangan aspek 3A: atraksi,aksesibilitas, dan amenitas yang diperkuat dengan peningkatan pada promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta.

Dalam pengembangannya, juga dilakukan pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatanbudaya.

Terakhir, dikatakan Jokowi, pemerintah akan memanfaatkan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

Jokowi menyatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terus dilanjutkan sampai tahun 2021. Hal ini dikarenakan ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih akan terus terjadi.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi 2021, maka pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 356,5 triliun pada RAPN 2021, yang diarahkan untuk 6 fokus PEN.

"Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang (penelitian dan pengembangan) serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU," ujar Jokowi.

Lalu alokasi kedua ialah untuk perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja dan bansos tunai.

Ketiga ialah anggaran sektoral Kementerian/Kembaga dan Pemda dengan nilai Rp 136,7 triliun yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah serta antisipasi pemulihan ekonomi.

"Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan," lanjut Jokowi.

Lalu kelima ialah alokasi anggaran untuk pembiayaan koperasi sekitar Rp 14,9 triliun yang dipertuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Dan keenam ialah insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor dan pengembalian pendahuluan PPN.

Jokowi memastikan, pemerintah akan terus menekan tingkat pengangguran di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2021.

Sasaran tersebut adalah tingkat pengangguran 7,7 persen hingga 9,1 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 persen hingga 9,7 persen, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem.

"Tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunankualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95," ucap Jokowi.

Untuk mencapai target tersebut, pada RAPBN 2021dialokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun, yang diarahkan untuk banyak hal.

Pertama adalah penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana diperbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

"Keenam, insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN," papar Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah pada 2021 akan fokus untuk mempercepat transformasi digital. Untuk mendukung tujuan tersebut, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 30,5 triliun.

"Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp 30,5 triliun difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi melanjutkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Lalu, mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama.

"Serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan, dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T," sambung Jokowi.

Dalam nota keuangan, Jokowi menyatakan, fokus transformasi digital di tahun mendatang juga tercermin dari anggaran pembangunan infrastruktur 2021 yang sekitar Rp 414 triliun.

Dia memaparkan, dana tersebut bakal dipakai untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.

"Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwaketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis," ucap Jokowi.

Dengan demikian, ia melanjutkan, belanja infrastruktur bakal diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas.

"Belanja anggaran juga dilakukan untuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman," ujar Jokowi.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara di 2021 mampu mencapai Rp 1.776,4 triliun. Hal ini masih ditopang oleh penerimaan dari sektor perpajakan.

"Untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 293,5 triliun," kata Jokowi.

Dari sisi perpajakan, lanjut Jokowi, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial.

"Selain itu, penerapan omnibus law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat," tutup Jokowi.