ICW Desak Dewan Pengawas KPK Panggil Firli Bahuri soal Helikopter

Dugaan pelanggaran kode etik terharap Firli bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya, saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli pun sempat dilaporkan atas dugaan bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

"Maka dari itu berpegang pada TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa maka selayaknya Komjen Firli Bahuri mengundurkan diri sebagai Ketua KPK, karena tidak memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan secara moral, langkah yang bersangkutan kerap kali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat," kata Kurnia.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengaku pihaknya menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan Ketua KPK Firli Bahuri menumpangi helikopter mewah milik swasta.

"Laporan pengaduan masyarakat terkait penggunaan helikopter oleh Ketua KPK Pak Firli Bahuri sudah diterima Dewan Pengawas KPK," ujar Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2020).

Firli dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dugaan gaya hidup mewah itu. MAKI menduga Firli menggunakan helikopter milik swasta saat perjalanan dinas dari Palembang menuju Baturaja.

Syamsuddin menyebut, sesuai dengan tugas Dewan Pengawas seperti yang diamanatkan Pasal 37B ayat (1) huruf d UU KPK Nomor 19 tahun 2019, pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut.

"Semua laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK akan ditindaklanjuti oleh Dewas," kata Haris.

Menurut Haris, Dewan Pengawas KPK terlebih dahulu mempelajari dan mengumpulkan bukti terkait aduan tersebut.

Senada dengan Haris, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho mengatakan, laporan tersebut tengah dalam proses.

"Sudah, dalam proses," kata Albertina.