Sukses

Aktivis HMI Gugat UU Terorisme ke Mahkamah Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Dua aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 5 tahun 2018 (UU Terorisme) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya mempermasalahkan pasal soal definisi dan motif terorisme.

"Frasa ideologi dalam ketentuan a quo menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ujar salah satu pemohon Faisal Alhaq Harahap di Gedung MK, Jakarta, Jumat 14 September 2018.

Dia mengatakan definisi terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) khususnya frasa "dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" dapat menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk melakukan kriminalisasi.

"Jika pada nantinya tidak menyukai ideologi atau pandangan politik tertentu, termasuk itu salah satunya ideologi Islam, dapat mengkriminalisasi dengan menggunakan definisi dari frasa tersebut untuk memberangus dan mendakwakan suatu gerakan yang sebenarnya tidak termasuk gerakan terorisme," jelas Faisal seperti dilansir Antara.

Pemohon lainnya, Muhammad Raditio Jati Utomo juga menyebut pasal a quo dapat menciptakan stigma agama tertentu mengajarkan terorisme.

 

2 dari 2 halaman

Dinilai Persempit Pemberantasan Terorisme

Para pemohon berpendapat ketentuan a quo justru mempersempit upaya pemberantasan terorisme. Sebab, kata dia, motif seseorang melakukan tindakan terorisme tidak hanya terbatas kepada definisi motif yang ada di dalam ketentuan a quo. Namun bisa juga berbagai motif lainnya.

Dalam petitumnya, para pemohon kemudian meminta agar MK menyatakan frasa "dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" dalam Pasal 1 angka 2 UU Terorisme bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Tutup Video
Artikel Selanjutnya
Menko Polhukam Siapkan PP Tentang UU Terorisme