Jokowi Dukung Yayasan Kitong Bisa Kembangkan Sistem Digital Penyalur Aspirasi Pembangunan Desa

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Yayasan Kitong Bisa Jouhannes Faidiban mempresentasikan sebuah inovasi proses perencanaan pembangunan lewat sebuah aplikasi yang dibesut Yayasan Kitong Bisa. Adapun presentasi ini dilakukan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (21/3/2023) pada acara peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua.

Johannes yang akrab disapa Annes ini menyampaikan bahwa inovasi ini telah mendapat dukungan dan kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

"Selain mendapat dukungan dari Presiden Jokowi, kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi dan Kementerian Bappenas saat ini dalam proses finalisasi agar aplikasi bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia," kata Annes dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (26/3/2023).

Dia mengungkapkan bahwa sistem digitalisasi penampungan dan penyaluran aspirasi tersebut akan membantu rencana pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat menjadi lebih efektif dan aspirasi masyarakat dapat didengarkan melalui kemudahan berkomunikasi dengan pemerintah pusat lewat sistem aplikasi ini.

"Digitalisasi Penampungan Aspirasi, Perencanaan dan Pembangunan Desa berupaya mengatasi kesenjangan komunikasi dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, antara masyarakat hingga level desa, dengan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Digitalisasi tersebut dipadukan dengan pelatihan para Local Champions, yakni anak-anak muda di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menyusun perencanaan dan inovasi pembangunaan dengan masyarakat di tingkat desa, mendampingi penganggaran hingga pencairan anggaran, dan merumuskan inovasi-inovasi pembangunan dalam program kerja. Adapun Local Champions ini berada di bawah bimbingan Yayasan Kitong Bisa.

Dia mencontohkan di sektor pendidikan, ketiadaan sekolah dan infrastruktur pendukungnya membuat jumlah guru sedikit di suatu wilayah. Hal ini kemudian berimbas pada tidak meratanya akses pendidikan juga yang bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah.

Berangkat dari tantangan ini, masyarakat membutuhkan sebuah sistem yang memfasilitasi mereka untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, dan Bappenas, agar dapat menyampaikan aspirasi tersebut lalu bisa segera ditindaklanjuti.

Informasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem digital dengan bimbingan Local Champions untuk menyampaikan aspirasi penambahan gedung bangunan sekolah, termasuk melakukan detail perencaanaan penganggaran dan eksekusi pembangunannya.

"Local Champions kemudian akan menyampaikan aspirasi pembangunan sekolah setelah melakukan pembahasan bersama tokoh masyarakat, termasuk menetapkan lokasinya dan menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan," sambungnya.