Sukses

Kemenag Larang Bendera Lain Berkibar di Arafah Selain Merah Putih, Ini Alasannya

Instruksi tersebut disampaikan mengingat saat pelaksanaan dan penyelenggaraan haji misi yang dibawa adalah misi bangsa dan negara.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia melarang pengibaran bendera selain Bendera Merah Putih saat pelaksanaan puncak musim haji ketika Wukuf di Arafah. Termasuk saat jemaah bermalam di Muzdalifah dan Mina.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali di Arafah, Sabtu mengatakan instruksi tersebut disampaikan mengingat saat pelaksanaan dan penyelenggaraan haji misi yang dibawa adalah misi bangsa dan negara. Sehingga bendera yang dikibarkan harus seragam.

"Karena kita di sini, kita bukan lagi bawa misi ormas, kelompok tertentu atau KBIH, kita di sini adalah misi bangsa dan negara," katanya dilansir Antara. 

Nizar kembali menekankan bahwa nama jemaah pun jemaah Indonesia, bukan jemaah dari organisasi massa tertentu atau dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tertentu.

Oleh karena itu, pihaknya melarang penggunaan atribut-atribut tersebut dipasang dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

"Jemaahnya namanya jemaah Indonesia, bukan jemaah ormas, jemaah KBIH, sehingga atribut yang terkait dengan itu tidak dipasang. Di sini yang ada adalah jemaah kloter mana, embarkasi mana," katanya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penomoran Zona Embarkasi

Sementara, terkait penomoran bagi jemaah di tenda Arafah, dia mengatakan penggunaan nomor tersebut terkait dengan zonasi embarkasi masing-masing jemaah.

"Penomoran terkait zonasi embarkasi. Jadi satu tenda diperuntukkan untuk embarkasi mana kloter berapa, kapasitasnya berapa, di situ akan jelas. Sehingga nanti kalau satu tenda ada dua embarkasi, atau dua kloter yg berbeda, kita akan pastikan bagian sebelah kanan, ini untuk embarkasi 1 dan ini untuk embarkasi 2," katanya.

Hal itu kata dia, berbeda dengan tahun sebelumnya yang tidak ditentukan sejak awal sehingga ada kecenderungan saling berebutan lokasi.

"Kalau tahun kemarin kan dibebaskan untuk dua kloter sehingga ada semacam dalam tanda petik siapa duluan di situ. Tapi kalau ini kan jelas peruntukannya, kita memastikan di situ konteksnya survei awal," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.