Bentrokan Mematikan di Kashmir Uji Otoritas Pemerintah Pakistan

Liputan6.com, Islamabad - Pemerintah Pakistan menghadapi ujian serius terhadap otoritasnya setelah bentrokan antara demonstran dan aparat di wilayah Kashmir yang dikelola Islamabad menewaskan puluhan orang. Kerusuhan dipicu oleh tuduhan campur tangan pemerintah dalam pemilu serta keluhan ekonomi yang telah lama dirasakan masyarakat setempat.

Dilansir dari Financial Times, jumlah korban tewas dalam bentrokan tersebut menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Protes juga mengganggu proses pemilu di wilayah Kashmir yang berada di bawah administrasi Pakistan. Pemungutan suara yang seharusnya berakhir pada Senin ditunda akibat situasi keamanan.

Demonstrasi bermula dari dua persoalan utama. Pertama, masyarakat memprotes kondisi ekonomi di wilayah tersebut yang masih tergolong salah satu kawasan termiskin di Pakistan. Meski Kashmir memiliki sejumlah subsidi energi dan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan, tingkat pengangguran kaum muda tercatat sekitar dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional.

Kedua, demonstran menuduh pemerintah pusat mencampuri urusan pemerintahan Kashmir yang secara administratif memiliki status otonomi dengan presiden dan perdana menteri sendiri.

Sejumlah aksi protes sebenarnya telah direncanakan sejak Juni 2026. Namun, situasi memburuk setelah pemerintah Pakistan menetapkan Joint Awami Action Committee (JAAC), sebuah kelompok payung yang terdiri atas aktivis masyarakat sipil, pengacara, pedagang, dan kelompok lainnya, sebagai organisasi teroris.

Setelah pelarangan tersebut, aksi protes justru berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar dan semakin keras.

Koresponden Financial Times di Islamabad, Hamza Jilani, mengatakan ketegangan kemungkinan belum akan berakhir meski proses pemilu nantinya selesai. Menurut dia, tuntutan utama masyarakat belum terselesaikan.

Sejumlah demonstran, aktivis, dan warga setempat juga menuding pemilu telah direkayasa. Mereka menilai badan intelijen dan aparat keamanan berupaya memasang pemerintahan yang menguntungkan pemerintah pusat dan tidak mencerminkan kehendak masyarakat Kashmir.

Tuduhan tersebut belum terbukti secara independen. Pemerintah Pakistan membantah tudingan tersebut dan justru menuduh kelompok-kelompok oposisi menerima pendanaan dari India serta menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk mengguncang stabilitas Pakistan.

Pemerintah juga menilai tuntutan kelompok demonstran tidak mencerminkan persoalan serius di Kashmir, melainkan bagian dari agenda asing untuk melemahkan Pakistan.

Situasi tersebut menambah daftar persoalan keamanan dan politik yang dihadapi pemerintah Pakistan. Negara itu telah menghadapi berbagai bentuk ketidakstabilan, mulai dari aksi protes di Provinsi Punjab hingga pemberontakan bersenjata di Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa.

Kondisi ekonomi yang tertekan akibat krisis biaya hidup selama bertahun-tahun turut memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Jilani menyebut protes di Kashmir sebagai salah satu gambaran dari persoalan nasional yang lebih luas, yakni meningkatnya anggapan bahwa pemerintah tidak mewakili kepentingan masyarakat.

Sejumlah aktivis masyarakat sipil dan pengacara kini mendorong dialog politik untuk meredakan ketegangan. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai langkah pemerintah berikutnya maupun jadwal baru untuk menyelesaikan proses pemilu di wilayah tersebut.

Kekhawatiran utama adalah kebuntuan politik dan tindakan represif justru dapat memicu gelombang protes baru, baik di Kashmir maupun wilayah lain di Pakistan.