Aksi Jual Surat Utang Global Jadi Sorotan Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Aksi jual obligasi atau surat utang global semakin intensif pekan ini seiring kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun ke kisaran 5,19%, level tertinggi sejak 2007, sebelum akhirnya ditutup di dekat 5,16%. Sementara itu, imbal hasil tenor 30 tahun mencapai level 5,46%, level terakhir yang terlihat pada 2004.

"Harapan akan terobosan cepat di kawasan Teluk juga memudar karena Iran menetapkan syarat tegas untuk kembali membuka Selat Hormuz dan serangan rudah Houthi menyasar Arab Saudi sehingga menjaga harga minyak Brent tetap di kisaran US$ 105,” demikian seperti dikutip dari riset Ashmore Asset Management Indonesia, Minggu (27/9/2026).

Ashmore menilai, kenaikan imbal hasil obligasi AS dipicu oleh data ekonomi. Flash composite PMI melonjak ke 58,4, melampaui harapan 55,2 dan klaim tunjangan pengangguran tetap rendah di 197.000.

JPMorgan memprediksi hasil survei itu mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) sekitar 5% per tahun, angka yang dianggap terlalu tinggi bagi the Fed yang sedang berupaya menurunkan inflasi.

"Pasar kini melihat peluang lebih besar terjadinya kenaikan suku bunga, dengan satu satu kali kenaikan sudah sepenuhnya diperhitungkan (priced in) sebelum akhir tahun,” demikian seperti dikutip dari riset Ashmore.

Selain itu, Ashmore melihat besarnya pinjaman pemerintah dan wacana kemungkinan larangan ekspor diesel oleh AS turut menambah tekanan pasar.

“Ketika obligasi yang dianggap paling aman di dunia memberikan imbal hasil di atas 5%, investor menuntut imbal hasil lebih tinggi dari aset-aset lainnya. Hal ini mendukung penguatan dolar AS dengan mengorbankan mata uang negara berkembang,” demikian seperti dikutip dari riset Ashmore.

Namun, pasar saham emerging markets global tetap tangguh, dengan indeks MSCI Emerging Markets naik 2,6%, sepanjang pekan. Ini menjadi pengingat akan pentingnya diversifikasi eksposur saham lintas negara.

Selain itu, AS dan China memperpanjang tarif gencatan senjata hingga 10 Januari 2027 saat kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Washington, Amerika Serikat, langkah yang menghilangkan risiko jangka pendek bagi eksportir Asia.

Upaya diplomasi terkait kawasan Teluk mengalami kebuntuan, menyusul laporan awal pekan ini yang mengindikasikan AS dan Iran sedang menjajaki kesepakatan bertahap, di mana Iran akan membuka kembali Selat tersebut dan AS akan mencabut blokadenya. Namun, pembicaraan di New York itu digambarkan lebih sebagai penjajakan awal ketimbang negosiasi formal.

Iran mengajukan tujuh syarat melalui mediator dari Pakistan dan Qatar, dengan tuntutan utama agar Washington mencabut blokade terlebih dahulu; seorang pejabat senior keamanan Iran menyatakan bahwa Selat tersebut "tidak akan dibuka" sampai syarat-syarat itu dipenuhi.

Presiden AS Donald Trump menegaskan, blokade akan tetap diberlakukan hingga Iran menunjukkan "itikad baik yang memadai". Pada Kamis, kelompok Houthi meluncurkan rudal ke arah Taif dan Yanbu, pelabuhan di Laut Merah yang menjadi andalan Arab Saudi untuk ekspor minyak mentah melalui jalur sekitar Hormuz, sehingga harga minyak Brent sempat menyentuh US$ 108 sebelum akhirnya kembali melandai.

Sebuah usulan yang didukung Barat juga tengah disusun di Dewan Keamanan PBB untuk mendukung misi internasional guna melindungi pelayaran yang melintasi Selat tersebut.

“Selama jalur utama di sekitar Hormuz itu sendiri masih berada di bawah ancaman serangan, harga minyak kemungkinan besar akan tetap mempertahankan premi risiko meskipun pembicaraan terus berlangsung,” demikian seperti dikutip dari riset Ashmore.

Di dalam negeri, BI mempertahankan suku bunga di level 5,75% untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Alih-alih menaikkan suku bunga, BI justru menurunkan biaya lindung nilai mata uang bagi investor asing serta meningkatkan intervensi di pasar valuta asing dan pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder. Nilai tukar rupiah sempat menjadi salah satu mata uang terlemah di Asia pada Kamis sebelum akhirnya stabil pada Jumat.

"Aksi jual saham oleh investor asing terkonsentrasi pada saham-saham bank besar, dan peningkatan status Vietnam ke dalam indeks FTSE Emerging Market pada 21 September turut menarik sebagian modal regional keluar dari Indonesia,” demikian seperti dikutip dari riset Ashmore.

Adapun, Ashmore mengatakan, hal yang menarik, suku bunga domestik justru turun di tengah kenaikan suku bunga global. Pada lelang hari Jumat, imbal hasil rata-rata Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 12 bulan turun menjadi 6,76%, sekitar 16 basis poin (bps) lebih rendah dibandingkan dua minggu sebelumnya, sementara nilai penawaran melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 64 triliun, tetapi Bank Indonesia (BI) hanya menyerap Rp 15 triliun.

"Hal ini mengindikasikan kuatnya permintaan domestik terhadap aset-aset berdenominasi rupiah, serta menunjukkan sikap bank sentral yang menjaga suku bunga jangka pendek tetap terkendali demi mendukung pertumbuhan ekonomi sembari mempertahankan nilai tukar melalui instrumen lain," demikian seperti dikutip dari riset Ashmore.

Konsekuensinya, selisih imbal hasil (yield spread) antara obligasi Indonesia dan US Treasury telah menyempit menjadi sekitar 1,9%, turun dari kisaran 2,5% sebelum perang sehingga langkah-langkah BI terkait mata uang menjadi semakin krusial.

Dengan tingkat inflasi sebesar 3,19% dan harga minyak yang jauh melampaui asumsi US$ 70 dalam anggaran tahun 2026, ruang bagi penurunan suku bunga pun menjadi terbatas. Untuk instrumen jangka pendek, imbal hasil masih berada jauh di atas tingkat inflasi, meskipun hasil lelang SRBI mengisyaratkan suku bunga jangka pendek mungkin telah melewati puncaknya untuk saat ini.

“Kami tetap memprioritaskan perusahaan yang likuid dan transparan dengan fundamental kuat serta obligasi berkualitas tinggi, yang dikelola dalam portofolio terdiversifikasi mencakup berbagai wilayah dan kelas aset,” demikian dikutip dari riset Ashmore.

Ashmore menyebutkan, hal-hal utama yang perlu dicermati adalah inflasi Personal Consumption Expenditure (PCE) AS dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal kedua, data inflasi Indonesia bulan September, perkembangan dalam perundingan AS-Iran, serta apakah imbal hasil obligasi AS akan stabil di atas 5% menjelang pertemuan The Fed berikutnya pada Oktober.