Nasib Obligasi Jakarta Usai Pramono Bertemu Menkeu

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara mengenai kelanjutan rencana penerbitan Obligasi Jakarta setelah bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Pramono mengungkapkan, pertemuan dengan Suahasil membahas sejumlah persoalan keuangan daerah, mulai dari dana bagi hasil hingga ruang fiskal Jakarta. Rencana penerbitan obligasi daerah juga menjadi salah satu topik pembahasan.

“Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LDP, kemudian pemenuhan apa, ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan, dan juga obligasi,” kata Pramono di Kampung Tanah Harapan, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).

Meski obligasi menjadi salah satu topik pembahasan, Pramono belum membeberkan hasil konkret pertemuannya dengan Suahasil terkait kelanjutan rencana penerbitan instrumen pembiayaan daerah tersebut.

Dia juga belum dapat memastikan apakah pemerintah pusat akan menyetujui rencana penerbitan Obligasi Jakarta.

Pramono hanya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

“Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono.

“Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pramono Anung bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta untuk membahas sejumlah rencana pembangunan ibu kota.

Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Pembahasan mencakup dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk transportasi publik hingga renovasi gedung sekolah. Pramono menyampaikan hasil pertemuan itu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @pramonoanungw, Selasa (27/10/2026).

“Selain berkeliling melihat Balai Kota, kami berdiskusi sejumlah rencana pembangunan Jakarta ke depan. Salah satunya, dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta,” tulis Pramono.

Selain pembangunan infrastruktur, Pramono menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mendukung keberlanjutan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menghadirkan program beasiswa LPDP Jakarta.