KPK Buka Suara soal Uang Diserahkan PCNU terkait Kasus Kementerian ATR

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menyerahkan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk didalami keterkaitannya dengan perkara dugaan korupsi yang menjerat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Uang yang diserahkan tersebut tidak serta-merta disita seluruhnya, sebab penyidik masih harus menelusuri sejauh mana hubungannya dengan kasus yang tengah disidik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyerahan dana ini disikapi oleh lembaganya sebagai bentuk dukungan positif terhadap proses hukum. Kendati demikian, penyidik tetap akan memeriksa secara cermat asal-usul serta peruntukan dana tersebut.

"Nanti kita lihat perkembangan dari penyidikan perkara ini. Memang beberapa dari pihak PCNU sudah melaporkan dan juga menyerahkan uang yang diduga terkait dengan perkara ini. Dan dari penyerahan uang itu kemudian langsung dilakukan penyitaan oleh penyidik. Sehingga dalam konteks penyerahan uang ini, tentu itu menjadi sebuah dukungan bagi KPK dalam proses pengungkapan perkara di ATR/BPN ini," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (26/10/2026).

Budi menambahkan, penyidik akan bekerja secara objektif untuk memilah apakah seluruh dana yang diserahkan murni berkaitan dengan perkara korupsi di ATR/BPN, atau justru hanya sebagian maupun sama sekali tidak ada kaitannya.

"Penyidik akan mendalami lagi apakah sejumlah uang yang diserahkan tersebut memang kesemuanya berkaitan dengan perkara ATR/BPN, atau ada sebagian uang yang tidak terkait, atau bahkan misalnya semuanya tidak terkait, nah semuanya nanti akan jadi materi pendalaman," ujarnya.

KPK menegaskan bahwa tindakan penyitaan hanya akan dilakukan jika uang yang diserahkan terbukti memiliki kaitan erat dengan materi penyidikan perkara ini. Jika dari hasil pendalaman dipastikan dana tersebut bersih dari sangkut paut perkara, KPK memastikan akan mengembalikannya.

"Jika memang uang yang sudah diserahkan itu tidak terkait, maka nanti penyidik juga akan melakukan pengembalian. Jadi yang disita hanya memang uang-uang yang diduga terkait dengan perkara penyidikan ini," tegas Budi.

Dalam keterangannya lebih lanjut, Budi membeberkan bahwa salah satu laporan penyerahan dana tersebut datang dari pengurus PCNU wilayah Sumatera Utara, dengan kisaran nominal mencapai ratusan juta rupiah.

"Di antaranya kemarin, pekan lalu ya, PCNU dari wilayah Sumatera Utara itu ada pelaporan sekitar 240 atau 250 juta," ungkap Budi.

Selain dari wilayah Sumatra Utara, tercatat ada pula pelaporan dari unsur PCNU di daerah lain. Namun, berdasarkan hasil permintaan keterangan dan penelaahan awal, dana dari laporan lain tersebut dinyatakan tidak memiliki kaitan dengan pusaran kasus korupsi ATR/BPN, sehingga penyidik memutuskan untuk tidak melakukan penyitaan.

"Kemudian ada pelaporan dari PCNU lain, tapi memang sedang dilakukan permintaan keterangan awal, uang tersebut diduga tidak terkait dengan perkara di ATR/BPN, sehingga kemudian penyidik juga tidak melakukan penyitaan," tandasnya.