Incar Pasar Afrika, RI Gencar Negosiasi Perdagangan Bebas dengan Rwanda

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperluas akses pasar ekspor ke kawasan Afrika. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah mempercepat pembahasan dan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda sebagai bagian dari upaya diversifikasi pasar.

Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Daniel Tumpal Simanjuntak, mengatakan negosiasi tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan sejumlah negara di Afrika.

"Kementerian Luar Negeri mendorong dan sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan negara seperti Rwanda dan Mauritius," kata Daniel dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Daniel, perluasan pasar ekspor menjadi salah satu target utama Direktorat Jenderal HEKSP. Karena itu, Afrika dipandang sebagai kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan perdagangan Indonesia.

Ia menambahkan, Kemlu tidak bekerja sendiri dalam proses tersebut. Pembahasan perdagangan bebas dilakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait agar pembukaan akses pasar dapat berjalan lebih optimal.

Menurut dia, perluasan pasar menjadi target utama yang ingin dicapai melalui penguatan diplomasi ekonomi.

"Kalau saya rasa berbagai target itu kita bisa lihat yang kualitatif, kuantitatif. Tapi saya rasa salah satu upaya yang jelas target kita adalah memperluas, lebih mendorong diversifikasi pasar kita," ujar Daniel.

Menurut dia, penguatan diplomasi ekonomi juga menjadi salah satu terobosan yang dilakukan Menteri Luar Negeri Sugiono. Langkah tersebut tidak hanya berhenti pada tataran gagasan, tetapi juga diwujudkan melalui pembentukan struktur yang secara khusus menangani diplomasi ekonomi.

Ia menjelaskan, upaya memperkuat diplomasi ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Kemlu juga terus membangun kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki peran dalam memperluas kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara lain.

Menurut Daniel, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena diplomasi saat ini tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi antarlembaga untuk mendukung kepentingan nasional.

"Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu, sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah," ujar Daniel.