Analis Soroti Penyebab Gagalnya Negosiasi Damai AS-Iran

Liputan6.com, Islamabad - Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dimediasi Pakistan melalui Memorandum Islamabad dinilai gagal setelah kedua negara kembali terlibat dalam konflik bersenjata. Analis politik dan peneliti yang berfokus pada keamanan global, kebijakan luar negeri Sana Khan menilai penyebab utama kegagalan tersebut bukan terletak pada diplomasi Pakistan.

Melainkan pada desain kesepakatan yang dinilai memberikan keringanan kepada kedua pihak sebelum adanya verifikasi kepatuhan, dikutip dari laman ModernDiplomacy.

Titik balik terjadi pada 18 Juli ketika Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengumumkan Teheran menangguhkan komitmennya terhadap gencatan senjata yang ditandatangani lima pekan sebelumnya di Islamabad. Iran menuduh AS melanggar kesepakatan, sementara pada periode yang sama tiga personel militer AS tewas dalam akhir pekan paling mematikan bagi pasukan Amerika sejak Maret.

Dampak eskalasi konflik langsung terasa di pasar energi. Harga minyak mentah Brent yang sempat berada di kisaran USD 60 per barel saat negosiasi dimulai pada April melonjak hingga menyentuh sekitar USD 90 per barel.

Memorandum Islamabad ditandatangani secara jarak jauh pada 17 Juni oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Kesepakatan yang dimediasi Pakistan itu dirancang sebagai kerangka kerja selama 60 hari untuk menghentikan permusuhan, membuka jalur negosiasi lanjutan, serta mulai melonggarkan sebagian sanksi ekonomi dan blokade laut terhadap Iran.

Namun, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif kemudian mengonfirmasi bahwa memorandum tersebut tidak mencakup isu program rudal balistik Iran maupun jaringan kelompok proksi yang selama ini menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Washington dan Teheran.

Keringanan Didahulukan, Verifikasi Menyusul

Menurut analisis tersebut, kelemahan terbesar Memorandum Islamabad terletak pada urutan implementasinya.

AS mulai melonggarkan sebagian sanksi dan blokade laut segera setelah dokumen ditandatangani. Sementara itu, isu-isu krusial seperti program nuklir, rudal balistik, aktivitas kelompok proksi, hingga pembatasan pengayaan uranium baru akan dibahas oleh kelompok kerja bersama yang dibentuk setelah kesepakatan berlaku.

Skema tersebut dinilai berbeda dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran pada 2015. Dalam JCPOA, Iran diwajibkan lebih dahulu memenuhi berbagai komitmen, termasuk membatasi pengayaan uranium, mengurangi stok uranium yang diperkaya, memangkas jumlah sentrifugal, serta menerima inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebelum sanksi dicabut.

Sebaliknya, Memorandum Islamabad dinilai memberikan insentif lebih dahulu, sementara mekanisme verifikasi baru dijalankan kemudian.

Kondisi itu membuat kedua pihak dapat menarik diri dari kesepakatan tanpa kehilangan keuntungan yang telah diperoleh.

Analisis tersebut juga menilai kegagalan Memorandum Islamabad tidak sepenuhnya mencerminkan kegagalan diplomasi Pakistan.

Pakistan dinilai berhasil mempertemukan dua negara yang selama ini tidak memiliki jalur komunikasi langsung serta membentuk kelompok kerja untuk melanjutkan negosiasi. Namun, Islamabad tidak memiliki kewenangan memaksa AS maupun Iran mengubah posisi masing-masing dalam isu-isu sensitif seperti program rudal dan pencabutan sanksi.

Karena itu, kegagalan lebih disebabkan oleh struktur kesepakatan yang memungkinkan kedua pihak memperoleh manfaat sebelum membuktikan kepatuhan terhadap komitmen yang disepakati.

Tiga Skenario

Analisis tersebut memproyeksikan tiga kemungkinan perkembangan konflik dalam beberapa pekan ke depan.

Skenario yang dianggap paling mungkin adalah konflik berlanjut dalam intensitas terbatas selama beberapa pekan dengan harga minyak bertahan di kisaran US$85–95 per barel. Setelah itu, Pakistan dan Qatar diperkirakan kembali memediasi perundingan untuk menghidupkan kembali kerangka kerja Islamabad.

Skenario terburuk adalah meluasnya konflik akibat serangan terhadap kapal tanker atau korban sipil di kawasan Teluk, yang berpotensi memicu operasi militer AS dalam skala lebih besar dan mendorong harga minyak menembus USD 100 per barel.

Sementara skenario paling positif adalah tercapainya jeda pertempuran selama 10 hari yang memungkinkan kedua pihak merundingkan ulang kesepakatan dengan mekanisme baru. Dalam skema tersebut, setiap pencabutan sanksi dan blokade harus didasarkan pada verifikasi independen atas kepatuhan Iran, bukan sekadar janji untuk melanjutkan negosiasi.

Analis menyimpulkan bahwa masa depan setiap upaya damai berikutnya akan sangat bergantung pada perubahan mekanisme tersebut. Tanpa verifikasi yang dilakukan sebelum pemberian insentif, kesepakatan apa pun dinilai berisiko kembali berujung pada kegagalan.