Ribuan Warga Protes Pembukaan Kedutaan Besar Israel di Slovenia

Liputan6.com, Ljubljana - Ribuan orang turun ke jalan di Ljubljana, ibu kota Slovenia, pada Rabu untuk memprotes pembukaan kedutaan besar pertama Israel di negara Uni Eropa tersebut.

Dikutip dari Al Jazeera, Kamis (10/9/2026), aksi ini berlangsung ketika Perdana Menteri Slovenia yang berhaluan nasionalis, Janez Jansa, mendorong perubahan besar dalam hubungan diplomatik dengan Israel.

Kebijakan tersebut menjadi pembalikan tajam dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Robert Golob, yang pernah menyebut perang Israel di Gaza sebagai “genosida”.

Jansa mulai menjabat sebagai perdana menteri pada Juli.

Di Ljubljana, ribuan demonstran berjalan melewati hotel tempat peresmian kedutaan berlangsung. Mereka membawa berbagai spanduk, di antaranya bertuliskan “Kami bersatu untuk perdamaian dan Palestina” serta “Genosida bukan pembelaan diri”.

Urska Breznik, sejarawan seni berusia 48 tahun, menyebut pemerintahan Jansa sebagai pemerintahan “kolaborasi”. Sementara itu, demonstran lainnya, Melina Sahernik, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa langkah tersebut “membuat Slovenia terlihat sangat buruk”.

Penolakan terhadap hubungan yang lebih dekat dengan Israel juga tercermin dalam hasil jajak pendapat. Survei yang dilakukan surat kabar harian Delo pada Juni menunjukkan bahwa 56 persen warga Slovenia menentang hubungan yang lebih erat dengan Israel, sementara hanya 14 persen yang mendukungnya.

Analis politik Slovenia, Andraz Zorko, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa perubahan kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan apa yang menurutnya merupakan pandangan mayoritas masyarakat di negara berpenduduk sekitar 2 juta orang itu.

“Mayoritas masyarakat Slovenia menentang Israel atau berada dalam posisi yang cenderung netral,” ujarnya.

Pada hari yang sama, Partai Gerakan Kebebasan yang dipimpin mantan Perdana Menteri Robert Golob bergabung dengan Partai Left untuk mengajukan proposal kepada parlemen guna memakzulkan Jansa.

Mereka terutama mempersoalkan kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai hanya melayani kepentingan Israel. Partai tersebut juga berupaya mencopot Menteri Luar Negeri Tone Kajzer.

Pembukaan kedutaan Israel disebut sebagai “balas budi” kepada Israel atas dugaan dukungannya terhadap Jansa dalam pemilu Maret.

Di bawah pemerintahan Golob, Slovenia sebelumnya telah mengakui negara Palestina dan memberlakukan embargo senjata terhadap Israel. Pemerintahannya juga melarang impor dari permukiman Israel ilegal di Tepi Barat yang diduduki serta melarang masuk sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Setelah menjabat, Jansa segera mencopot bendera Palestina dari gedung pemerintahan Slovenia. Sebelumnya, bendera Palestina dikibarkan berdampingan dengan bendera Slovenia, Uni Eropa, dan Ukraina. Pemerintahan Jansa kemudian membatalkan seluruh langkah yang sebelumnya diberlakukan terhadap Israel.