Warga Swiss Tolak Batas Populasi 10 Juta Jiwa

Liputan6.com, Bern - Mayoritas warga Swiss menolak usulan pembatasan jumlah penduduk menjadi maksimal 10 juta jiwa dalam referendum nasional yang digelar pada Minggu (14/6/2026).

Berdasarkan hasil resmi sementara yang dirilis Dewan Federal Swiss, sebanyak 54,79 persen pemilih menolak proposal tersebut, sementara 45,21 persen mendukungnya. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 58,86 persen.

Usulan yang diinisiasi Partai Rakyat Swiss (Swiss People's Party/SVP) itu bertujuan membatasi jumlah penduduk tetap Swiss agar tidak melebihi 10 juta jiwa hingga tahun 2050, dikutip dari Antara News, Selasa (16/6).

Hasil referendum menunjukkan penolakan paling kuat datang dari wilayah berbahasa Prancis. Di sejumlah kanton seperti Jenewa, Vaud, Neuchatel, dan Jura, suara penolak melampaui 60 persen.

Kelompok pendukung usulan berpendapat pertumbuhan penduduk yang pesat telah meningkatkan tekanan terhadap sektor perumahan, jaringan transportasi, serta berbagai layanan publik. Karena itu, mereka mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat untuk mengendalikan pertumbuhan populasi.

Namun sebelum pemungutan suara berlangsung, Dewan Federal dan parlemen Swiss secara resmi merekomendasikan masyarakat untuk menolak proposal tersebut.

Pemerintah menilai migrasi masih dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan sistem jaminan sosial negara.

Selain itu, pemerintah memperingatkan bahwa pembatasan populasi berpotensi memaksa Swiss mengakhiri perjanjian kebebasan bergerak dengan Uni Eropa. Langkah tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi hubungan bilateral kedua pihak secara lebih luas.

Swiss saat ini memiliki populasi sekitar 9,1 juta jiwa dan diperkirakan terus bertambah dalam beberapa dekade mendatang, sebagian besar didorong oleh migrasi.

Dalam referendum yang sama, pemilih Swiss juga menyetujui perubahan Undang-Undang Dinas Sipil Federal yang bertujuan membatasi perpindahan warga dari dinas militer ke dinas sipil.

Usulan tersebut memperoleh dukungan 52,46 persen pemilih, sementara 47,54 persen lainnya menolak. Tingkat partisipasi untuk referendum ini tercatat sebesar 58,26 persen.

Meski lolos secara nasional, perubahan aturan tersebut ditolak oleh pemilih di sejumlah kanton besar, termasuk Jenewa, Vaud, Neuchatel, Jura, Basel-Stadt, dan Zurich.

Pendukung perubahan aturan menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga jumlah personel militer di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi keamanan di Eropa.

Sebaliknya, kelompok penentang khawatir aturan baru akan membatasi akses warga yang ingin memilih jalur dinas sipil sebagai alternatif pengabdian kepada negara.

Hasil referendum ini menunjukkan mayoritas warga Swiss masih mendukung kebijakan migrasi yang relatif terbuka untuk menopang kebutuhan ekonomi, namun pada saat yang sama menginginkan penguatan kapasitas pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan Eropa.