Bukan Gencatan Senjata, Iran Ingin Akhir Perang yang Permanen

Liputan6.com, Teheran - Pemerintah Iran menyatakan bahwa mereka menginginkan "akhir dari perang yang dipaksakan" alih-alih gencatan senjata sementara dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini disampaikan setelah muncul usulan dari Washington mengenai gencatan senjata selama 45 hari yang disebut sebagai "salah satu dari banyak ide" yang sedang dipertimbangkan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei dalam konferensi pers di Teheran pada Senin (6/4/2026) waktu setempat, menegaskan bahwa penghentian sementara pertempuran hanya akan memberi kesempatan bagi pihak lawan untuk mengatur ulang kekuatan mereka.

"Batas waktu tidak boleh membuat kita sedikit pun ragu dalam membela negara kita," ujar Baqaei seperti dikutip dari laporan TRT.

Ia menambahkan bahwa gencatan senjata hanya akan menciptakan jeda singkat yang memungkinkan pihak lawan membangun kembali kekuatan militernya dan melanjutkan tindakan agresif.

"Tidak ada orang rasional yang akan menerima tindakan seperti itu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Baqaei juga menyampaikan bahwa Iran telah memiliki sejumlah persyaratan yang didasarkan pada kepentingan nasionalnya dan hal itu telah disampaikan melalui jalur perantara. Ia memastikan bahwa tuntutan sebelumnya dari pihak AS, termasuk rencana 15 poin, telah ditolak karena dianggap berlebihan.

"Iran tidak ragu untuk menyampaikan tuntutan yang dianggap sah secara jelas. Hal itu bukan tanda kompromi, melainkan cerminan kepercayaan diri dalam mempertahankan posisinya," tutur Baqaei.

Teheran dilaporkan menyampaikan tanggapannya melalui Pakistan dalam sebuah dokumen berisi 10 poin, dengan menyebut pengalaman masa lalu sebagai alasan utama menolak gencatan senjata. Faktanya, Iran diserang dua kali justru di tengah proses negosiasi berlangsung, yakni pada 13 Juni 2025 dan terbaru 28 Februari 2026.

Tanggapan tersebut memuat sejumlah tuntutan Iran, termasuk penghentian konflik di kawasan, pembentukan mekanisme untuk menjamin jalur aman di Selat Hormuz, rekonstruksi wilayah yang terdampak perang, serta pencabutan sanksi internasional.

Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa proposal gencatan senjata selama 45 hari hanyalah salah satu dari berbagai opsi yang sedang dibahas. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Axios, Barak Ravid, melalui platform X.

Lebih lanjut, Baqaei memperjelas kembali bahwa posisi Iran adalah mengakhiri konflik secara menyeluruh dengan jaminan bahwa perang tidak akan terulang kembali.

"Tuntutan kami adalah mengakhiri perang yang dipaksakan ini, disertai jaminan bahwa siklus kejam ini tidak akan terulang," tegasnya.

Jaminan tersebut, kata dia, harus diwujudkan melalui efek jera terhadap pihak lawan.

"Jaminannya adalah bahwa musuh harus dibuat menyesali tindakannya sedemikian rupa sehingga tidak lagi memiliki keberanian untuk bertindak melawan kedaulatan Iran," ungkap Baqaei.

Baqaei turut mengungkap keraguan terhadap lembaga internasional, dengan menyatakan bahwa tidak ada jaminan eksternal yang dapat diandalkan.

"Tidak ada jaminan hukum atau internasional. Sayangnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam banyak kasus justru menjadi alat di tangan AS dan kekuatan tertentu," ujarnya.

Ia menekankan bahwa Iran harus memastikan sendiri keamanannya melalui tindakan yang diambil.

"Dalam hal yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kedaulatan Iran, kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kita sendiri dapat menciptakan jaminan yang kuat dan dapat diandalkan," tutup Baqaei.