Taiwan Perpanjang Cuti Nikah Berbayar Jadi 14 Hari, Ini Alasannya

Liputan6.com, Taipei - Cuti pernikahan berbayar untuk karyawan di Taiwan akan diperpanjang hingga 14 hari dari sebelumnya delapan hari pada 1 Oktober.

Dikutip dari Taipei Times, Rabu (23/9/2026), Direktur Jenderal Departemen Standar Ketenagakerjaan dan Kesetaraan Ketenagakerjaan Huang Chi-ya menyampaikan dalam konferensi pers di Taipei bahwa perubahan ini diusulkan melalui amandemen terhadap Peraturan Cuti Pekerja, yang akan melalui masa pengumuman publik selama tujuh hari.

"Untuk hari-hari tambahan dari hari kesembilan hingga ke-14, para pemberi kerja masih wajib oleh undang-undang untuk membayar upah, tapi setelah melakukan pembayaran tersebut, mereka bisa mengajukan permohonan subsidi kepada pemerintah," ujar Huang.

Huang berkata peraturan ini diperkirakan akan mulai berlaku setelah masa pengumuman publik berakhir, dengan rincian tentang subsidi upah yang akan diumumkan di waktu yang sama.

Ia menambahkan bahwa perpanjangan cuti tersebut akan berlaku sama untuk warga Taiwan maupun warga negara asing selama mereka masuk ke dalam undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Artinya, warga negara asing yang bekerja di Taiwan termasuk pekerja kantoran dan pekerja migran di sektor-sektor seperti manufaktur yang tercakup dalam undang-undang tersebut juga berhak atas cuti pernikahan berbayar selama 14 hari.

Namun, Huang menyebutkan bahwa pekerja rumah tangga migran dan pengasuh yang tinggal bersama tidak akan memenuhi syarat karena mereka tidak tercakup dalam undang-undang tersebut.

Ketika ditanya setelah konferensi pers kenapa para pekerja asing masuk ke dalam kebijakan yang dikenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah di Taiwan, Huang berkata kementerian juga harus mempertimbangkan "prinsip-prinsip hak asasi manusia dasar."

"Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah mengatasi angka kelahiran rendah, kami tidak akan membuat perbedaan yang diskriminatif dalam undang-undang ketenagakerjaan antara pekerja lokal dan pekerja asing karena hal itu," jawabnya.

Cara ini adalah bagian dari kebijakan dukungan keluarga yang lebih luas dari pemerintah yang diumumkan pada bulan Mei, yang juga mencakup rencana untuk memperpanjang cuti melahirkan untuk ibu dan ayah.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa tingkat kesuburan Taiwan, yaitu jumlah rata-rata anak yang diperkirakan akan dimiliki seorang perempuan sepanjang hidupnya, turun menjadi 0.695 pada tahun lalu, yang merupakan salah satu tingkat terendah di dunia.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah kelahiran turun selama 10 tahun berturut-turut hingga mencapai rekor terendah sebanyak 107.812 kelahiran.

Dalam hal pernikahan, data menunjukkan bahwa ada 104.376 pasangan mendaftarkan pernikahan mereka tahun lalu, dibandingkan dengan 147.861 pasangan di tahun 2016 atau turun sebesar 29,4 persen.

Menurut data tersebut, tingkat pernikahan kasar atau jumlah total pernikahan yang terdaftar dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun mencapai 4,47 persen tahun lalu, turun dari 6,29 persen satu dekade sebelumnya.

Kementerian Tenaga Kerja menyatakan para pekerja bisa mengambil cuti pernikahan berbayar dalam 10 hari sebelum mereka mendaftarkan pernikahan mereka jika mereka menyerahkan "dokumen pendukung yang relevan," seperti undangan pernikahan.

Seluruh 14 hari cuti tersebut harus dalam waktu dua bulan dan 20 hari sejak pendaftaran pernikahan, walaupun jangka waktu ini bisa diperpanjang sampai satu tahun atas pertimbangan pemberi kerja.

Huang juga menyebutkan bahwa karyawan yang mendaftarkan pernikahan mereka sebelum 1 Oktober juga berhak atas perpanjangan cuti tersebut jika periode cuti yang menjadi hak mereka melampaui tanggal itu dan mereka belum menggunakan seluruh jatah delapan hari cuti mereka.