Afrika Selatan Tutup Akses Penerbangan Carter Warga Palestina karena Dugaan Agenda Pembersihan

Bagaimana persisnya pernyataan pihak Afrika Selatan terkait isu ini? Berikut selengkapnya.

Diterbitkan 18 November 2025, 11:50 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Pretoria - Afrika Selatan mengatakan mereka tidak ingin lagi menerima penerbangan carter yang membawa warga Palestina. Hal ini diungkapkan beberapa hari setelah kedatangan 153 penumpang dari Gaza yang menuai kontroversi.

Banyak aspek terkait kedatangan mereka masih belum jelas dan diperdebatkan.

"Penerbangan itu merupakan bagian dari agenda jelas untuk membersihkan orang-orang Palestina dari Gaza dan Tepi Barat," kata Menteri Luar Negeri Ronald Lamola pada hari Senin (17/11/2025) seperti dikutip dari BBC.

Pihak berwenang Israel belum menanggapi tuduhan ini. Namun, mereka mengatakan bahwa Afrika Selatan sebelumnya telah setuju untuk menerima 153 warga Palestina tersebut.

Kedutaan Palestina di Afrika Selatan menyatakan bahwa kelompok tersebut berangkat dari Bandara Ramon di Israel dan terbang ke negara itu melalui ibu kota Kenya, Nairobi, tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi sebelumnya.

Disebutkan pula bahwa sebuah organisasi yang tidak terdaftar dan menyesatkan telah memanfaatkan penderitaan warga Gaza, menipu, memungut uang dari mereka, dan memfasilitasi perjalanan mereka dengan cara yang tidak teratur dan tidak bertanggung jawab.

Kementerian Luar Negeri Palestina kemudian menegaskan melalui kedutaannya, mereka bekerja sama dengan Afrika Selatan untuk mengatasi situasi yang muncul akibat kelalaian ini.

Penerbangan yang menjadi pusat perselisihan itu tiba pada hari Kamis (13/11/2025), di Bandara Internasional OR Tambo, Afrika Selatan.

Para penumpang awalnya ditolak masuk ke negara itu dan terjebak di dalam pesawat selama lebih dari 10 jam.

Pihak berwenang di Afrika Selatan mengatakan hal ini terjadi karena para penumpang tidak memiliki cap keberangkatan di paspor mereka. Warga Palestina sendiri diizinkan bepergian ke Afrika Selatan selama 90 hari tanpa visa.

Akhirnya, kelompok tersebut diizinkan turun dari pesawat setelah campur tangan dari sebuah lembaga amal lokal. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas dasar empati belas kasih. Menurut pihak berwenang Afrika Selatan, 23 dari para penumpang telah melanjutkan penerbangan ke tempat lain sehingga 130 orang diizinkan masuk ke negara tersebut.

Dalam sebuah pengarahan media tentang kesiapan Afrika Selatan menjadi tuan rumah KTT G20 akhir pekan ini, Lamola mengatakan bahwa penerbangan hari Kamis tersebut tampak seperti bagian dari agenda yang lebih luas untuk memindahkan warga Palestina dari Palestina ke berbagai penjuru dunia.

"(Ini) adalah operasi yang jelas-jelas terencana karena mereka tidak hanya dikirim ke Afrika Selatan. Ada negara lain yang juga telah menerima penerbangan seperti itu," katanya, tanpa memberikan rincian.

Ia menambahkan bahwa masalah ini sedang diselidiki.

 

 

 

Bukan Pesawat Pertama yang Mendarat

Penerbangan yang tiba pada Kamis lalu bukan satu-satunya.

Dua minggu lalu, sebuah pesawat lain yang membawa 176 warga Palestina mendarat di Johannesburg. Menurut lembaga amal lokal, Gift of the Givers yang membantu para pendatang, beberapa penumpang melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali berbicara mengenai upaya merelokasi warga Palestina dari Gaza secara sukarela — sebuah langkah yang dikritik oleh warga Palestina, kelompok hak asasi manusia, dan banyak pihak di komunitas internasional.

"Para penduduk meninggalkan Gaza setelah COGAT menerima persetujuan dari negara ketiga untuk menerima mereka," ungkap COGAT, unit Kementerian Pertahanan Israel yang mengoordinasikan urusan sipil dan kemanusiaan di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Gaza.

COGAT tidak menyebutkan negara mana ketika merilis pernyataan di atas.

Namun, pada Senin, COGAT menyebut Afrika Selatan sebagai negara ketiga yang telah menyetujui untuk menerima warga Palestina tersebut.

Afrika Selatan sangat keras mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

Simpati negara tersebut terhadap perjuangan Palestina untuk membentuk negara merdeka telah berlangsung selama beberapa dekade, terutama pada awal 1990-an ketika ikon anti-apartheid Nelson Mandela menyatakan dukungannya terhadap perjuangan Palestina.

Aksi long march pro-Palestina dalam skala besar telah digelar di berbagai wilayah Afrika Selatan sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023.

Aksi pro-Israel yang lebih kecil juga telah diadakan di negara tersebut, yang menjadi rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Afrika sub-Sahara.

Pada 2023, pemerintah Afrika Selatan mengajukan kasus terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduhnya melakukan genosida di Gaza. Israel dengan tegas menolak tuduhan Afrika Selatan tersebut, menyebutnya tanpa dasar.