Gelombang Protes di Kashmir yang Dikuasai Pakistan Soroti Kekecewaan Publik terhadap Pemerintah

Liputan6.com, Islamabad - Beberapa hari setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menggunakan mimbar Majelis Umum PBB untuk menyoroti isu “penindasan India” di Kashmir, wilayah yang dikuasai Pakistan di Jammu dan Kashmir (PoJK) justru dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada bentrokan tragis antara aparat keamanan dan warga sipil.

Dalam insiden tersebut, belasan orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka serius, dikutip dari eurasiareview, Minggu (5/10/2025).

Aksi protes itu dipicu oleh seruan Komite Aksi Awami Gabungan Jammu dan Kashmir (JKJAAC) yang mengorganisir aksi penutupan massal untuk menuntut pemerintah memenuhi janji-janji reformasi struktural, pemberian subsidi, dan penghapusan hak-hak istimewa bagi kelompok elit yang dinilai terlalu dominan.

JKJAAC sebelumnya telah menyusun piagam berisi 38 tuntutan, mencerminkan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat PoJK dan meningkatnya frustrasi publik terhadap kondisi ekonomi serta sosial di wilayah tersebut.

Aspirasi Warga yang Semakin Menguat

Gerakan ini mendapat sambutan luas karena menyoroti tuntutan yang dianggap sah dan mendesak dari masyarakat setempat. Tidak seperti protes politik pada umumnya, JKJAAC merupakan koalisi lintas sektor yang terdiri dari pedagang, sopir, mahasiswa, dan kalangan profesional. Karakter akar rumput inilah yang memberi legitimasi moral kuat pada gerakan tersebut.

Namun, kemunculan protes ini juga menyoroti kegagalan institusional yang berulang, bukan sekadar reaksi spontan. Tahun lalu, JKJAAC juga pernah menggelar aksi serupa untuk menuntut pemulihan subsidi gandum dan listrik. Bentrokan yang terjadi kala itu menyebabkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia.

Alih-alih merespons akar masalah, pemerintah pusat di Islamabad kembali menempuh solusi jangka pendek dengan menggelontorkan dana sebesar Rs 23 miliar untuk subsidi tepung dan menurunkan tarif listrik.

Perdana Menteri PoJK, Chaudhary Anwarul Haq, bahkan menyebut kebijakan tersebut akan dijadikan “pengaturan permanen” yang akan dimasukkan dalam anggaran federal tahun 2024–2025.

Kebijakan ini memang sempat menenangkan situasi, namun diyakini hanya menjadi langkah sementara yang tidak menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat PoJK.

Selama ini Islamabad menggambarkan wilayah PoJK sebagai bagian yang makmur dan “bebas” dari tekanan.

Namun, banyak pihak menilai label “Azad Jammu and Kashmir” justru berseberangan dengan kenyataan di lapangan, terutama dengan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Pasal 7(3) Konstitusi PoJK secara eksplisit melarang individu atau partai politik untuk menentang ideologi integrasi wilayah tersebut dengan Pakistan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana kebebasan politik dan sipil benar-benar terjamin di wilayah itu.

Selain isu politik, masyarakat PoJK juga menyoroti ketimpangan ekonomi dan pelayanan publik, termasuk soal akses listrik dan air bersih.

Salah satu keluhan utama muncul terkait janji lama pemerintah Pakistan untuk menyediakan listrik gratis di seluruh wilayah PoJK dan air bersih bagi penduduk Mirpur, yang menjadi lokasi pembangunan Bendungan Mangla—salah satu sumber energi utama Pakistan.

Meski bendungan tersebut menghasilkan sekitar 4.000 MW listrik, kebutuhan lokal PoJK hanya sekitar 350 MW. Namun, sejak 2013, subsidi listrik dihentikan secara sepihak. Beberapa aktivis menuduh pemerintah membeli listrik dari wilayah itu dengan harga sangat rendah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Laporan Defence of Human Rights (DHR) tahun 2023 mencatat sedikitnya 20 kasus penghilangan paksa di PoJK, dengan sebagian besar dikaitkan dengan aparat keamanan. Beberapa di antaranya masih belum ditemukan hingga kini.Kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa wilayah itu berada di bawah pengawasan ketat militer, dengan ruang terbatas bagi kebebasan sipil dan ekspresi politik.

Video-video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan sebagian warga meneriakkan slogan-slogan bernuansa kritik terhadap militer, mencerminkan meningkatnya sentimen anti-kemapanan di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, menuding adanya “campur tangan negara tetangga” dalam aksi protes tersebut, namun belum memberikan bukti konkret. Pernyataan ini dinilai sebagian kalangan sebagai upaya untuk mendeligitimasi gerakan rakyat yang sejatinya lahir dari ketidakpuasan domestik.

Sementara itu, meningkatnya jumlah korban jiwa dalam protes tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang serius. Langkah pemerintah untuk memobilisasi kelompok tandingan di jalanan juga berpotensi memperburuk ketegangan sosial di wilayah tersebut.

Kondisi di PoJK menambah daftar tantangan keamanan yang dihadapi Pakistan, di tengah konflik yang belum tuntas di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan. Situasi ini memperlihatkan bahwa strategi keamanan yang selama ini diandalkan pemerintah belum mampu meredakan keresahan masyarakat di berbagai wilayah.