Ribuan Investor Inggris Gugat Binance, Tuntut Ganti Rugi Rp 3,3 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Hampir 1.700 investor kripto di Inggris mengajukan gugatan kelompok (class action) terhadap bursa aset kripto Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao (CZ). Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Tinggi London (High Court) itu menuntut ganti rugi US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,58 triliun (estimasi kurs Rp 17.939 per dolar AS.

Dikutip cari CoinMarketCap, Rabu (1/7/2026), para penggugat menuding sejumlah entitas Binance tetap menawarkan sekaligus mempromosikan produk derivatif kripto berisiko tinggi kepada investor ritel di Inggris. Padahal, regulator setempat telah mengambil langkah untuk membatasi akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang dinilai kompleks dan memiliki volatilitas tinggi.

Dalam dokumen gugatan disebutkan, sejak akhir 2019 Binance menyediakan akses ke berbagai produk derivatif seperti leveraged token, kontrak berjangka (futures), hingga instrumen derivatif lainnya.

Produk-produk tersebut memungkinkan investor memperbesar potensi keuntungan, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko kerugian dalam jumlah besar.

Para penggugat menilai Binance secara agresif memasarkan produk tersebut melalui situs resmi, email, hingga berbagai materi promosi, meskipun belum memiliki otorisasi yang dipersyaratkan berdasarkan regulasi di Inggris.

Gugatan ini muncul ketika Binance masih berada dalam sorotan regulator di berbagai negara. Di tengah ekspansi layanan dan produk investasi yang terus dilakukan perusahaan, Binance juga harus menghadapi berbagai tantangan kepatuhan terhadap regulasi di sejumlah yurisdiksi utama.

Latar belakang gugatan ini berkaitan dengan kebijakan Financial Conduct Authority (FCA) Inggris yang mulai melarang penjualan, pemasaran, dan distribusi produk derivatif kripto kepada investor ritel sejak 6 Januari 2021.

Larangan tersebut diterapkan karena regulator menilai produk derivatif kripto memiliki volatilitas yang sangat tinggi, berpotensi membuat investor kehilangan seluruh modal, serta sulit dipahami oleh sebagian besar masyarakat.

Para investor menilai Binance tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah pengguna asal Inggris mengakses produk-produk yang telah dilarang tersebut selama periode yang dipersoalkan.

Karena itu, Binance dituding melanggar Financial Services and Markets Act, yaitu undang-undang yang mengatur layanan dan pasar keuangan di Inggris.

Sejumlah penggugat mengaku mengalami kerugian hingga puluhan ribu poundsterling. Mereka menyebut diri sebagai investor ritel biasa yang tertarik masuk ke pasar kripto ketika industri tersebut sedang mengalami lonjakan besar sepanjang 2019 hingga 2021 dengan harapan memperoleh keuntungan tinggi.

Dalam gugatan tersebut, pihak yang menjadi tergugat tidak hanya Binance, tetapi juga beberapa entitas lain, termasuk Binance Holdings Ltd yang terdaftar di Kepulauan Cayman, Nest Exchange yang berbasis di Uni Emirat Arab, pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ), serta sejumlah pihak lain yang disebut ikut mengoperasikan platform perdagangan Binance.

Menanggapi gugatan tersebut, juru bicara Binance menegaskan perusahaan tetap berkomitmen memenuhi kewajibannya kepada para pengguna serta menjalankan operasional sesuai hukum yang berlaku.

"Perusahaan tetap berkomitmen terhadap kewajibannya kepada para pengguna dan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku."

Binance juga menyatakan akan membela diri secara penuh terhadap seluruh tuduhan yang diajukan dalam perkara tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan hukum yang dihadapi Binance di berbagai negara. Pada 2023, Binance dan CZ mencapai kesepakatan besar dengan otoritas Amerika Serikat dengan membayar denda miliaran dolar AS terkait pelanggaran aturan anti pencucian uang serta pengoperasian bursa derivatif tanpa izin. Setelah penyelesaian kasus tersebut, CZ mengundurkan diri dari jabatan CEO Binance.

Di Inggris sendiri, Binance beberapa kali menerima peringatan dari FCA dan hingga kini belum memperoleh otorisasi penuh untuk menjalankan sejumlah aktivitas keuangan. Saat ini, lisensi utama perusahaan berada di Uni Emirat Arab setelah menghadapi hambatan memperoleh persetujuan regulator di sejumlah negara Eropa.

Sejumlah pakar hukum menilai gugatan ini berpotensi menjadi perkara penting dalam menguji sejauh mana regulasi keuangan Inggris dapat diterapkan terhadap perusahaan luar negeri yang melayani investor domestik.

Apabila gugatan yang diajukan firma hukum KP Law tersebut dikabulkan, perkara ini dapat membuka jalan bagi munculnya tuntutan serupa terhadap platform kripto luar negeri yang menawarkan layanan kepada masyarakat Inggris.

Kasus tersebut juga kembali menyoroti tantangan industri aset digital dalam menyeimbangkan inovasi, perluasan akses investasi, dan perlindungan konsumen.

Meski FCA belakangan mulai mempertimbangkan pelonggaran terhadap beberapa produk investasi kripto, larangan atas perdagangan derivatif kripto bagi investor ritel hingga kini masih tetap diberlakukan guna melindungi masyarakat dari risiko investasi yang dinilai terlalu tinggi.

Sidang perkara ini diperkirakan akan menjadi perhatian pelaku industri kripto, regulator, maupun investor global. Seiring proses persidangan berjalan di Pengadilan Tinggi London, berbagai fakta baru terkait gugatan tersebut diperkirakan akan terus terungkap.