Rakyat Filipina Bersiap Gelar Demo Menentang Dugaan Korupsi Proyek Pemerintah

Liputan6.com, Manila - Ribuan orang diperkirakan akan ikut serta dalam demonstrasi di Manila pada hari Minggu (21/9/2025), di tengah gelombang kemarahan publik di Filipina terhadap dugaan korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir yang didanai pemerintah.

Dijuluki "Trillion Peso March", demonstrasi ini merujuk pada perkiraan Greenpeace yang menaksir sekitar USD 17,6 miliar (setara triliunan peso) telah dikorupsi dari proyek-proyek terkait iklim, termasuk proyek pengendalian banjir, pada tahun 2023.

Demonstrasi mendatang ini memiliki makna simbolis historis karena bertepatan dengan peringatan pada hari yang sama di tahun 1972 ketika pemimpin saat itu, Ferdinand Marcos, memberlakukan darurat militer.

Gerakan rakyat besar-besaran itu pada akhirnya menggulingkan kekuasaan panjang Marcos, yang terpaksa melarikan diri pada tahun 1989 di tengah ketidakpuasan publik yang meluas dan tuduhan korupsi yang merajalela.

Presiden saat ini, Ferdinand Marcos Jr., putra dari mantan pemimpin tersebut, berusaha menenangkan rakyat Filipina yang marah dengan mengatakan bahwa dia mendukung protes tersebut.

"Apakah Anda menyalahkan mereka karena turun ke jalan?" katanya kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers minggu ini seperti dilansir The Guardian. "Kalau saya bukan presiden, mungkin saya akan ikut turun ke jalan bersama mereka.

"Tentu saja mereka marah. Mereka murka, saya pun murka. Kita semua seharusnya marah karena apa yang terjadi ini tidak benar."

Organisasi masyarakat sipil dan gereja termasuk di antara kelompok yang menyerukan demonstrasi gabungan ini, yang memiliki kesamaan dengan gelombang kemarahan atas dugaan korupsi pemerintah dan hak istimewa di berbagai kawasan.

Sebuah gerakan protes yang dipimpin generasi Z menggulingkan pemerintah Nepal bulan ini, sementara serangkaian demonstrasi juga pecah di Indonesia, dipicu oleh fasilitas istimewa yang diberikan kepada anggota parlemen—yang sejak itu telah dibatalkan oleh pemerintah.

Minggu ini, kaum muda yang murka di Timor Leste turun ke jalan untuk menuntut agar rencana pemberian mobil SUV gratis kepada anggota parlemen dicabut. Menghadapi gejolak tersebut, pemerintah akhirnya membatalkan rencana itu.

Di Filipina, kemarahan publik semakin meluas atas apa yang disebut proyek infrastruktur fiktif setelah Marcos menyorotinya dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu, menyusul berminggu-minggu banjir mematikan.

Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos sekaligus Ketua DPR Filipina, mengajukan pengunduran diri pada hari Rabu (17/9).

"Isu-isu seputar proyek infrastruktur tertentu telah menimbulkan pertanyaan yang membebani bukan hanya diri saya, namun juga lembaga yang kita semua layani ini," kata Romualdez.

"Semakin lama saya bertahan, beban itu kian berat."

Dalam pidatonya di hadapan pleno, Romualdez mengatakan dia mengundurkan diri dengan tulus dan hati nurani yang bersih.

"Saya melakukan ini agar komisi independen untuk infrastruktur dapat menjalankan mandatnya secara bebas dan penuh—tanpa keraguan, tanpa campur tangan, dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya," tambahnya, seraya menegaskan bahwa dia mendukung penuh seruan untuk akuntabilitas.

Pekan lalu, pemilik sebuah perusahaan konstruksi (kontraktor swasta) mengungkapkan tuduhan bahwa sekitar 30 anggota DPR Filipina dan juga sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima suap berupa uang tunai.

Marcos pada hari Senin (15/9) mengumumkan bahwa mantan hakim agung Andres Reyes akan memimpin komisi beranggotakan tiga orang yang ditugaskan untuk menyelidiki proyek-proyek pengendalian banjir selama satu dekade terakhir.