Presiden Filipina: Demonstrasi atas Skandal Korupsi Adalah Hal Wajar

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Senin (15/9/2025) menegaskan bahwa dia tidak sedikit pun menyalahkan masyarakat yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Aksi-aksi protes itu muncul setelah merebaknya skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif yang memicu kemarahan publik.

Skandal infrastruktur ini telah memicu serangkaian aksi protes di ibu kota Manila dalam beberapa pekan terakhir, termasuk aksi sekitar 3.000 mahasiswa di kampus Universitas Filipina.

Meski sebagian besar demonstrasi sejauh ini masih berskala kecil, sebuah aksi tahunan yang terkait dengan deklarasi darurat militer tahun 1972 oleh ayah Marcos diperkirakan akan menarik massa besar pada Minggu (21/9).

Tentara Filipina telah ditempatkan dalam kondisi "siaga merah” sebagai langkah antisipasi.

Dalam konferensi pers pada Senin, ketika dia menunjuk mantan hakim agung sebagai ketua badan investigasi, Marcos menyatakan bahwa kemarahan publik adalah sesuatu yang wajar.

Marcos menyatakaan bahwa kemarahan publik adalah hal yang wajar.

"Untuk menunjukkan bahwa Anda murka, menunjukkan bahwa Anda marah, menunjukkan bahwa Anda kecewa, menunjukkan bahwa Anda ingin keadilan ... Apa salahnya dengan itu?" ujarnya dalam konferensi pers.

Dia kemudian menambahkan, "Saya tidak menyalahkan mereka. Sedikit pun tidak."

Marcos juga menegaskan kembali janjinya bahwa teman maupun sekutu tidak akan dikecualikan ketika ditanya mengenai sepupunya, Ketua DPR Martin Romualdez. Nama Romualdez disebut oleh saksi dalam sidang dengar pendapat terkait skandal tersebut pada pekan lalu.

Romualdez, yang telah membantah keterlibatan apa pun, adalah salah satu dari banyak anggota parlemen yang disorot akibat skandal yang meluas ini.

Pekan lalu, pemilik sebuah perusahaan konstruksi menuding hampir 30 anggota DPR serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya Filipin (DPWH) menerima pembayaran tunai.

Menanggapi hal itu, Presiden Marcos pada Senin mengumumkan pembentukan komisi beranggotakan tiga orang yang dipimpin mantan hakim agung Andres Reyes. Komisi tersebut diberi mandat untuk menyelidiki proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir. Mereka berwenang menggelar sidang dengar pendapat dan meninjau bukti, namun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara sepihak.

Kementerian keuangan memperkirakan bahwa dari 2023 hingga 2025, perekonomian Filipina kehilangan hingga 118,5 miliar peso akibat korupsi dalam proyek pengendalian banjir.

Reputasi DPWH dilaporkan makin terpuruk. Untuk memulihkan kepercayaan publik, Vince Dizon — seorang ekonom sekaligus penasihat politik di bawah beberapa pemerintahan — awal bulan ini ditunjuk memimpin lembaga tersebut.

Pada Senin, dia langsung memberhentikan tiga pejabat DPWH di Provinsi Bulacan, wilayah di utara Manila yang sejak lama dilanda banjir, karena dinilai melakukan pelanggaran dan kelalaian tugas berat.