PBB: Lebih dari 5.000 Orang Tewas atau Terluka Akibat Kekerasan Geng di Haiti

Liputan6.com, Port-au-Prince - Lebih dari 5.700 orang tewas atau terluka akibat aksi geng bersenjata maupun operasi keamanan untuk menindak kelompok-kelompok tersebut di Haiti sepanjang 1 Januari hingga 11 September 2026. Demikian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti dilaporkan BBC.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan lebih dari 230 orang juga menjadi korban penculikan.

Sekitar 1.000 perempuan dan anak perempuan diperkirakan menjadi korban pemerkosaan. Namun, Turk menyebut jumlah sebenarnya "kemungkinan jauh lebih tinggi".

Kelompok geng telah memiliki pengaruh dalam berbagai tingkat di Haiti selama puluhan tahun. Gelombang terbaru kekerasan geng dalam skala luas dipicu oleh pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 7 Juli 2021.

Dalam laporan terbaru mengenai situasi di negara Karibia itu pada Jumat (2/10), Türk mengatakan lebih dari separuh korban tewas atau terluka dalam operasi keamanan melawan geng. Ratusan orang di antaranya terkena peluru nyasar dan drone berpeledak.

Kekerasan geng sebenarnya sudah marak saat Moise masih berkuasa. Namun, kekosongan kekuasaan setelah pembunuhannya memberi ruang bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk menguasai lebih banyak wilayah dan memperbesar pengaruh mereka.

Turk mengatakan kelompok-kelompok geng "terus beradaptasi dan memperluas wilayah kekuasaan". Bukti yang dikumpulkan PBB menunjukkan adanya "strategi untuk merebut wilayah baru dan jalur-jalur transportasi utama, sehingga mengancam stabilitas".

Menurut Turk, jumlah eksekusi yang dilakukan unit-unit khusus kepolisian menurun dalam beberapa bulan terakhir. Namun, orang-orang yang diduga terkait dengan geng masih menghadapi risiko tinggi menjadi korban eksekusi tanpa proses hukum.

Ia juga mengatakan perekrutan anak-anak oleh kelompok geng telah "meningkat hampir tiga kali lipat". Bagi banyak anak di bawah umur, bergabung dengan geng "bisa menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup".

"Tidak ada anak yang seharusnya dipaksa memilih antara menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan menjaga keamanan orang-orang di sekitar mereka," kata Turk.

Haiti tengah bersiap menggelar pemilihan presiden dan legislatif pertamanya sejak 2016 pada 13 Desember.

Namun, Turk mengatakan "sulit membayangkan syarat-syarat untuk menggelar pemilu yang kredibel dapat terpenuhi tahun ini" dengan melihat situasi saat ini.

Pasukan kepolisian multinasional telah beroperasi di Haiti sejak 2025 untuk menangani kekerasan geng yang terus meningkat di negara yang dilanda konflik tersebut. Namun, pasukan itu bahkan kesulitan memasuki wilayah-wilayah yang dikuasai geng.