Kemlu RI Percepat Pemulangan Kelompok Prioritas 192 WNI/PMI Bermasalah dari Malaysia

Sementara itu, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) dilaporkan menang lotre berhadiah NT$2 juta nyaris Rp 1 miliar atau sekitar Rp 988 juta.

Mengutip situs Focus Taiwan, Selasa (2/8/2022), wanita PMI yang tidak disebutkan namanya itu meraih Grand Prize dalam undian uniform invoice lottery Maret-April.

Dia memiliki seorang suami dan seorang putra berusia 6 tahun di Indonesia. Dia bermaksud menggunakan rejeki nomplok yang diperolehnya itu untuk membeli tanah di kampung halamannya.

Dia mengatakan penting untuk menggunakan layanan yang mengeluarkan tanda terima yang tepat jika ada yang menginginkan kesempatan untuk memenangkan lotre sepertinya. "Teruslah bekerja keras dan jangan menyerah, karena suatu hari keberuntungan akan menyinari Anda."

Pekerja asal Indonesia ini mengaku pada awalnya tidak dapat mengambil hadiah lotre tersebut, karena dia tidak memiliki Alien Resident Certificate (ARC) Taiwan setelah berganti pekerjaan dari pengasuh menjadi pekerja pabrik.

Pemenang lotre hanya memiliki waktu tiga bulan untuk mengklaim hadiah mereka. Ia pun bergegas mengurusnya sebagai syarat pengambilan uang.

Segera setelah wanita Indonesia itu mendapatkan ARC barunya, dia pergi ke bank untuk mengambil hadiah uangnya.

"Saya tidak percaya bahwa saya telah menang, hanya sekarang saya di sini (di bank) baru benar-benar percaya," kata wanita itu mengutip CNA. "Ini adalah pertama kalinya saya memenangkan hadiah sebesar itu."S

Setelah berganti pekerjaan dari pengasuh menjadi pekerja pabrik. Pemenang lotre hanya memiliki waktu tiga bulan untuk mengklaim hadiah mereka.

Selengkapnya di sini...

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022. 

"Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia," ujar Dubes Hermono mengutip Antara News, Jumat (29/3/2022).

Dia menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan bersama adalah keputusan untuk membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1 Agustus.

Pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia itu dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.

"Kemarin tanggal 13 Juli kita putuskan untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia karena Malaysia tidak ada komitmen untuk melaksanakan MoU itu. Tapi sekarang Malaysia sudah mau melaksanakan MoU itu tentu kita buka kembali," jelas Dubes Hermono.

Karena syarat dibukanya kembali pengiriman PMI, lanjut Dubes Hermono, Malaysia berkomitmen untuk melaksanakan nota kesepahaman itu.

"Tadi itu adalah menyepakati apa-apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada prinsipnya kedua negara khususnya Malaysia sudah mau melaksanakan apa-apa yang sudah disepakati dalam MoU itu," sambung Dubes Hermono.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).

Ida mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu jalur (One Channel System/OCS).

"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida.

Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.

Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.

Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida.