Harga Minyakita Tak Naik Meski CPO Melambung

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tetap dipertahankan di level Rp 15.700 per liter, meski harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di pasar global mengalami kenaikan.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan minyak goreng tetap terjangkau.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana menaikkan HET Minyakita.

"Sampai sekarang tidak naik. Jadi sesuai hasil rapat itu kan dengan beberapa pertimbangan," kata Budi dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2026).

Menurut Budi, keputusan mempertahankan harga Minyakita merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen di tengah meningkatnya harga bahan baku minyak goreng.

Ia menjelaskan, penyesuaian harga minyak goreng tidak bisa diputuskan secara sepihak karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi petani kelapa sawit, biaya produksi, distribusi, hingga kemampuan daya beli masyarakat.

"Saya sampaikan banyak pertimbangan ya. Tadi dari sisi produknya, artinya dari petaninya. Kemudian dari biaya distribusi, juga dari konsumen," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memilih mempertahankan HET Minyakita sambil terus memantau perkembangan harga CPO dan kondisi pasar.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga Minyakita tetap berada di level Rp 15.700 per liter meski biaya produksi mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak sawit dunia.

Menurut Qodari, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Qodari dalam keterangannya.

Ia menambahkan pemerintah memahami bahwa harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian masyarakat. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas harga Minyakita dinilai penting untuk mempertahankan daya beli sekaligus mengendalikan inflasi pangan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau, sementara keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, distributor, dan konsumen tetap terjaga di tengah dinamika harga CPO di pasar global.