OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terkait dugaan suap dalam jual beli jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

"Adapun perkara ini diduga berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Kuansing," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap 10 orang. Sebanyak sembilan orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, sedangkan satu orang lainnya ditangkap di Jakarta.

Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kelima orang itu terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, serta seorang anggota keluarga penyelenggara negara di Kabupaten Kuansing.

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti antara lain bukti transaksi keuangan hingga kendaraan roda.

"Tim mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap yang dilakukan oleh para pihak tersebut," ungkap Budi.

Diketahui, sepanjang 2026, KPK telah beberapa kali menggelar OTT. Operasi pertama dilakukan pada 9-10 Januari 2026 dengan mengamankan delapan orang dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Masih pada bulan yang sama, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dalam operasi kedua dan Bupati Pati Sudewo dalam operasi ketiga.

Memasuki Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin dalam OTT keempat. Pada bulan yang sama, lembaga antirasuah itu juga mengamankan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dalam OTT kelima.

OTT keenam menjerat Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan.

Selama Maret 2026, KPK menggelar tiga OTT yang masing-masing menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Pada April 2026, KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai operasi ke-10. Sementara itu, sepanjang Mei 2026 tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan.

Memasuki Juni 2026, KPK kembali menggelar serangkaian OTT, diawali dengan perkara yang membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12, seorang aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam OTT ke-13, dan terbaru mengamankan 10 orang di Kabupaten Kuantan Singingi dalam OTT ke-14.