Besok, Presiden Palestina Umumkan Pemerintahan Bersatu

Liputan6.com, Yerusalem - Kedua faksi di Palestina, Hamas dan Fatah, siap beraliansi. Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu 31 Mei 2014 mengatakan bahwa pembentukan pemerintahan bersatu antara Hamas dan Fatah di Palestina akan diumumkan pada Senin 2 Juni 2014.

Pemerintahan baru itu akan beranggotakan sejumlah teknokrat yang didukung kedua belah pihak dan akan menyiapkan pemilu tahun 2015. "Pembentukan pemerintahan bersatu itu akan menjadi langkah paling signifikan dalam 7 tahun terakhir guna mengakhiri konflik politik internal Palestina," ucap Presiden Abbas seperti dilansir VOA News yang dikutip Liputan6.com, Minggu (1/6/2014).

Presiden Abbas menambahkan, Israel telah memberitahunya bahwa mereka akan memboikot aliansi baru kedua kelompok tersebut. Kelompok militan Hamas, yang merebut Jalur Gaza dari Abbas pada tahun 2007, dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Israel dan pihak Barat.

Terkait itu, Abbas menegaskan, pihaknya akan merespons apa pun langkah Israel Namun, ia tidak merinci pernyataan itu.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan langkah Palestina tersebut merupakan langkah yang sangat jauh mundur. Hanya saja ia tak mengatakan Israel akan mengambil tindakan atau tidak.

Sebelumnya, para pemimpin Palestina bersikeras mengatakan bahwa pembicaraan perdamaian yang macet dengan Israel bisa maju, dengan alasan pakta persatuan antara Fatah dan Hamas bukanlah halangan untuk mengadakan negosiasi.

Pada bulan lalu, kedua faksi Palestina itu sepakat membentuk pemerintah dan berbagi kekuasaan. Langkah ini demi mengakhiri perpecahan 7 tahun yang membagi kepemimpinan antara Tepi Barat dan Gaza.

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menanggapi secara resmi untuk mengakhiri pembicaraan dengan Palestina yang dimediasi Amerika. PM Netanyahu mengatakan, pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah yang didukung oleh Hamas, yang dipandang Israel sebagai kelompok teroris.

Berbeda dengan Fatah yang berbasis di Tepi Barat, kelompok Islam Hamas yang berbasis di Gaza tidak mengakui Israel. Hamas bertekad untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap negara Yahudi itu dan secara teratur menembakkan roket melintasi perbatasan.

Namun dalam wawancara dengan VOA, juru bicara dan pejabat dari kedua sisi kelompok politik Palestina itu sepakat bahwa perundingan bisa dilanjutkan. Bahkan dengan kehadiran Hamas.