Laporan BISA 2026: Inovasi Perusahaan AS di RI Tembus US$ 24,8 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - US-ASEAN Business Council (USABC) resmi meluncurkan laporan Bisnis Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia (BISA) 2026 di Jakarta. Laporan tersebut mengusung tema "Innovation for Indonesia's Future: How U.S. Companies Support Indonesia's Growth, Talent, Competitiveness, and Resilience".

Sebanyak 91 inisiatif inovasi dari 43 perusahaan AS di Indonesia tercatat sepanjang periode Januari 2020 hingga 2026. Total nilai ekonomi dari inovasi tersebut diperkirakan mencapai US$ 24,8 miliar atau setara Rp 438,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.700 per dolar AS).

Laporan ini membagi dampak inovasi ke dalam tiga pilar utama:

• Pilar pertama, pengembangan sumber daya manusia, mencakup 41 persen dari total inisiatif inovasi yang teridentifikasi, dengan klaim jangkauan sekitar 10,7 juta penerima manfaat—termasuk 4 juta perempuan dan lebih dari 1 juta peserta pelatihan digital.
• Pilar kedua, penguatan ekonomi yang tangguh, mencakup 22 persen inisiatif yang berfokus pada ketahanan energi, konservasi, efisiensi sumber daya, dan pengurangan limbah. Konsentrasi terbesar berada pada sektor energi, pertambangan, minyak dan gas, serta makanan dan minuman yang secara kolektif menyumbang 58 persen di pilar ini.
• Pilar ketiga, peningkatan daya saing bisnis, mencakup 37 persen inisiatif yang mendorong efisiensi lewat teknologi, mencatatkan klaim sekitar 1 juta pengguna digital dan 85.100 UMKM yang telah terjangkau.

Strategic Communications Lead USABC, Wanda Firmansyah, turut memaparkan empat peluang inovasi ke depan yang dinilai sangat relevan bagi perkembangan Indonesia.

“Yang pertama, perluasan penerapan AI (artificial intelligence) yang bertanggung jawab di berbagai sektor. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar ya, sekarang sedikit-sedikit AI, dan ternyata ini ke depan akan semakin banyak membantu Indonesia khususnya. Yang kedua, pembangunan industri berbasis teknologi. Yang ketiga, penguatan inovasi di sektor pertanian dan kesehatan. Serta yang keempat, pengembangan sistem yang lebih efisien dan tangguh,” kata Wanda.

“Keempat hal ini jika dilakukan untuk jangka panjang, kami percaya akan semakin banyak membantu pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain, sejumlah perwakilan industri kesehatan sempat mengangkat isu tumpang tindih kewenangan antarkementerian dalam proses hilirisasi produk kesehatan hingga memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai kementerian mana yang berwenang menangani proses masuknya inovasi dan teknologi baru dari luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antarsektor.

“Ini mungkin yang perlu pemerintah sampaikan, bagaimana mekanismenya. Karena tadi bingung, kementerian ini bilang begini, kementerian itu begitu. Jadi koordinasi antar-sektor ini saya rasa penting untuk diperhatikan,” ujar Shinta.

Ia menambahkan, “Hal yang penting, kita tahu isu ini sudah ongoing for a long time, ini bukan isu baru. Nah, penyelesaiannya kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mempercepat lebih banyak masuk teknologi yang bermanfaat buat kita.”