Produk Non-Halal Boleh Masuk Indonesia, tapi Ada Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa produk nonhalal dari luar negeri sebenarnya tetap diperbolehkan masuk ke Indonesia. Syarat utamanya: status dan kandungan nonhalal tersebut harus dicantumkan secara jujur dan jelas, baik pada dokumen resmi maupun label kemasan.

Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, meluruskan anggapan bahwa pengawasan ketat yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memblokir seluruh produk nonhalal. Menurutnya, fokus utama pengawasan adalah memastikan kesesuaian antara dokumen impor dengan fakta fisik barang yang beredar agar masyarakat mendapat kepastian informasi.

"Selama prosesnya jelas, kita bukan tidak boleh masuk. Misalnya ada yang jelas-jelas daging babi. Tidak boleh masuk? Tidak begitu. Boleh, cuma kita minta ini harus dicantumkan (produk) ini adalah mengandung babi," kata Karding seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Barantin dan BPJPH dikutip dari Antara, Kamis (30/7/2026).

Ia menekankan bahwa kejujuran informasi kandungan produk sangat krusial demi melindungi konsumen di dalam negeri.

"Kita memastikan yang halal harus tercantum sertifikat halal-nya, logo halal-nya, yang nonhalal juga tercantum. Sebab apa? Sebab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.

Masalah utama justru timbul ketika terjadi pemalsuan atau ketidaksesuaian data. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menilai ketidakcocokan antara isi dokumen dan kondisi riil barang merupakan bentuk manipulasi informasi.

"Dia bilang ini tidak mengandung babi tapi mengandung babi, itu unsur penipuan," tegas Haikal.

Haikal menegaskan, produk yang terbukti memalsukan dokumen otomatis dikategorikan sebagai barang ilegal dan berisiko ditindak tegas hingga dimusnahkan. Ia menyentil kasus penanganan Barantin terhadap 312 ton meat bone meal(MBM) asal Brasil yang ketahuan mengandung unsur babi (porcine), padahal dokumen kesehatannya menyatakan bebas babi. 

"Sudah barang masuk itu sudah ilegal, beda dokumen sama fakta. Itu dimusnahkan," ujarnya.

Langkah tegas tersebut diambil sebagai bentuk penegakan hukum demi memberikan jaminan transparansi. Melalui sinergi Barantin dan BPJPH, pemerintah berharap kasus serupa tak terulang kembali, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang taat aturan.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi fondasi kuat untuk mendukung pemberlakuan penuh kebijakan Wajib Halal yang dijadwalkan mulai Oktober 2026.

Peran Barantin dalam menjaga lalu lintas komoditas memang sangat vital. Sepanjang tahun lalu hingga 17 Desember 2025, Barantin mencatat nilai ekspor komoditas tersertifikasi mencapai Rp393,2 triliun, dengan menerbitkan sekitar 2,6 juta dokumen sertifikasi untuk lalu lintas ekspor, impor, maupun antardaerah.