BPJPH: Tak Ada Sanksi bagi Pelaku Usaha Tak Sertifikasi Halal

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan jika kebijakan sertifikasi halal bukan bentuk pemaksaan. Ini diberikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bersedia.

"Halal bukan paksaan atau pembatasan. Bagi yang mau (melakukan sertifikasi) halal, langsung dapat. Sementara, bagi yang tidak mau (melakukan sertifikasi) halal, tidak ada sanksi," ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan melansir Antara, Rabu (14/10/2026).

Haikal menjelaskan, kebijakan Wajib Halal merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

 Pemerintah juga memastikan pelaksanaan Wajib Halal dilakukan secara tertib dan terukur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pembinaan dan pengawasan disiapkan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah bahkan menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi UMKM menjelang pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026. Pelaku UMKM dapat mengurus sertifikat halal tanpa dipungut biaya melalui program yang disediakan pemerintah.

"Untuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apa pun," kata Haikal.

Pemerintah telah menyediakan kuota sertifikasi halal gratis sebanyak 1,35 juta UMKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut dapat mengajukan permohonan melalui sistem SiHalal.

Menjelang pemberlakuan Wajib Halal, Haikal menegaskan pemerintah tidak menyiapkan kebijakan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan.

Menurut dia, pelaksanaan kebijakan tersebut akan mengedepankan pembinaan dan pengawasan sesuai aturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, implementasi sertifikasi halal diharapkan dapat berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha.

BPJPH juga tengah menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.

Haikal mengatakan, pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan Wajib Halal tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara tertib, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, kuota sertifikasi halal gratis melalui program Sehati 2026 menjadi salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan melalui sistem SiHalal.