Tak Punya Sertifikat Tanah Boleh Bedah Rumah, Begini Penjelasan Maruarar Sirait

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah Rumah kini memasuki tahap akhir. Regulasi anyar ini dihadirkan untuk mempermudah pelaksanaan program di lapangan tanpa mengabaikan aspek tata kelola dan akuntabilitas.

Ara menegaskan, pemerintah secara aktif menggandeng berbagai lembaga tinggi negara untuk memastikan aturan yang dibuat benar-benar berpihak pada kemudahan masyarakat sekaligus akuntabel.

"Kami sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum, dan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami mendapat banyak masukan. BPK juga sudah menyatakan clear terhadap Rapermen Program Bedah Rumah yang mengatur kemudahan persyaratan bagi penerima bantuan, terutama terkait alas hak. Paling lambat Senin atau Selasa saya akan menandatangani peraturan menteri tersebut," ujar Ara dikutip dari Antara, Senin (27/7/2026). 

Pertemuan konsultasi ini merupakan langkah krusial Kementerian PKP dalam mengawal program-program strategis perumahan agar selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebelum bertemu BPK, Kementerian PKP telah lebih dulu berkoordinasi intensif dengan BPKP dan Kementerian Hukum.

Salah satu poin utama yang menjadi fokus penyempurnaan dalam Rapermen Program Bedah Rumah ini adalah kemudahan dari sisi administrasi, khususnya menyangkut pembuktian alas hak atas tanah.

Jika sebelumnya masyarakat wajib menyertakan dokumen kepemilikan formal seperti sertifikat tanah, kini persyaratannya dibuat lebih fleksibel. Pembuktian penguasaan tanah cukup menggunakan surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Surat tersebut menyatakan bahwa rumah yang diusulkan memang berdiri di atas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh calon penerima bantuan.

Penyederhanaan syarat ini diharapkan mampu memperluas jangkauan dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap Program Bedah Rumah, tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun transparansi pelaksanaannya.