OJK Optimalkan SLIK, Permudah Akses KPR dan Percepat Program 3 Juta Rumah

OJK meluncurkan optimalisasi SLIK untuk mempercepat program 3 juta rumah, memperluas akses KPR dan UMKM, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Diterbitkan 06 Juli 2026, 20:09 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi sektor UMKM dan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, penyempurnaan SLIK diharapkan mampu mendukung penyaluran kredit yang lebih berkualitas sekaligus memperkuat fungsi intermediasi sektor jasa keuangan.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat, terutama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang dinilai konsisten mendorong realisasi program 3 juta rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, OJK bersama Kementerian PKP siap mengawal keberhasilan program tersebut.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan, OJK menyediakan infrastruktur informasi kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung penyaluran pembiayaan yang lebih efektif.

“Penyempurnaan infrastruktur informasi kredit yang dilakukan melalui SLIK punya tujuan yang besar dan mulia yaitu peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat secara berkualitas dan tepat sasaran sehingga turut menopang terjaganya stabilitas sektor keuangan,” kata dia pada acara launching optimalisasi SLIK, di Gedung Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (6/7/2026). 

Menurut Kiki, optimalisasi SLIK akan menjadi salah satu instrumen penting bagi lembaga jasa keuangan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih tepat sasaran, termasuk untuk sektor perumahan yang kini menjadi fokus pemerintah. 

Ia menilai, informasi debitur yang lebih mutakhir, akurat, dan relevan akan membantu proses penyaluran pembiayaan perumahan maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi menjadi lebih cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dukungan tersebut juga diharapkan mempercepat implementasi program 3 juta rumah.

“Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perluasan akses kredit dan pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM serta kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya. 

Meski demikian, Kiki menegaskan bahwa peningkatan akses pembiayaan harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab. Karena itu, pemanfaatan data yang tersedia di SLIK harus mendukung penyaluran kredit yang sehat, tepat sasaran, serta sesuai prinsip prudential.

Ia juga mengingatkan bahwa data dalam SLIK bukan satu-satunya dasar dalam menentukan persetujuan kredit. 

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa SLIK ini bukan satu-satunya penentu persetujuan kredit atau pembiayaan. Perluasan pembiayaan tetap berada pada lembaga jasa keuangan, tentunya ini setelah berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Kinerja Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Di sisi lain, Kiki menjelaskan jika di tengah dinamika yang terjadi, sektor jasa keuangan Indonesia tetap terjaga dengan permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil resiko yang terkendali. Kondisi ini memberikan ruang bagi sektor jasa keuangan untuk terus menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di dalamnya percepatan program 3 juta rumah dan pengembangan UMKM.

Di sektor perbankan sendiri total kredit per Mei 2026 tumbuh 11,51% year on year menjadi Rp 8.918 triliun. Permodalan perbankan juga tetap kuat dengan CAR nya sebesar 23,74%, sementara resiko kredit masih berada dilevel yang terkendali.

Selain itu, di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, oustanding pembiayaan tumbuh dengan baik 1% year on year menjadi Rp 513 triliun dan pinjaman daring mencapai Rp 103,73 triliun.

"Total premi per Mei 2026 mencapai Rp 139,54 triliun dan juga aset industri dana pensiun juga tumbuh 4,94% menjadi Rp 410,65 triliun," ujarnya.

Adapun dilihat dari latar belakang dari kucuran kredit, mayoritas kredit rumah tangga masih mendominasi kredit multiguna dan kepemilikan perumahan masing-masing sebesar 49,45% dan 42,54%.

"Kemudian pertumbuhan kredit perumahan tercatat naik 4,99% year on year dan salah satu yang mendorong penyaluran kredit perumahan adalah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dimana realisasinya nanti akan bisa sampaikan pencapaiannya yang juga naik signifikan dari tahun sebelumnya," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6