BPKP dan OJK Perkuat Tata Kelola Penyaluran KUR 2026

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong penguatan tata kelola pengawasan seluruh program kredit pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah strategis tersebut menjadi fokus utama dalam Forum Koordinasi Pengawasan (Forkorwas) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026.

Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan bahwa semakin beragamnya skema kredit pemerintah saat ini menuntut sistem pengawasan yang lebih terintegrasi agar pelaksanaannya berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Menurutnya, pengawasan kini tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada instrumen KUR. Forum koordinasi perlu diperluas untuk mencakup seluruh program kredit pemerintah lainnya, termasuk Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), hingga Kredit Program Perumahan.

“Mekanisme pengawasan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga mengukur pencapaian output dan outcome, sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan nasional,” kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2026).

Iwan menjelaskan, masing-masing skema pembiayaan tersebut memiliki tujuan strategis yang berbeda. Mulai dari memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas industri, hingga mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Isabella Wattimena, menilai bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci utama agar penyaluran KUR ke depan semakin efektif, tepat sasaran, berkualitas, serta berkelanjutan.

Sophia mengungkapkan, penyaluran kredit kepada sektor UMKM hingga Mei 2026 masih menunjukkan tren positif. Nilainya tercatat mencapai sekitar Rp 1.509,7 triliun atau 16,93% dari total kredit perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penyaluran kredit pada segmen usaha mikro dan menengah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan bahwa Forkorwas KUR 2026 telah menetapkan empat prioritas tindak lanjut. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas penyaluran, serta memastikan program KUR memberikan dampak yang optimal bagi pelaku UMKM dan perekonomian nasional.