Nama BPKP Dicatut, Waspada Undangan Seminar Minta Bayar Rp 8,5 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap surat undangan seminar nasional dan bimbingan teknis (bimtek) palsu yang mencatut nama lembaga tersebut. Surat bertanggal 23-24 September 2026 itu digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk meminta calon peserta mentransfer uang hingga Rp 8,5 juta.

Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono memastikan surat tersebut bukan dokumen resmi yang diterbitkan BPKP.

Menurut dia, pelaku mencatut nama dan identitas BPKP untuk meyakinkan calon korban. Dalam surat palsu itu, calon peserta diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 8,5 juta untuk mengikuti kegiatan.

“Surat palsu tersebut bertujuan untuk menipu calon peserta dengan mempersyaratkan pembayaran biaya sebesar Rp8,5 juta per peserta ke rekening pribadi dengan mengatasnamakan bendahara BPKP. Untuk itu, BPKP menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang mencatut nama dan identitas tersebut,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

BPKP meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap undangan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah, terutama jika terdapat permintaan pembayaran atau transfer dana ke rekening pribadi.

Langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan.

BPKP mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan sebelum memenuhi permintaan dalam sebuah undangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa identitas pengirim, alamat surat elektronik, nomor kontak, format dan isi dokumen, serta nama pihak yang tercantum dalam surat.

Masyarakat juga diminta memastikan informasi tersebut benar-benar berasal dari BPKP. Terlebih, permintaan transfer dana ke rekening atas nama pribadi patut menjadi tanda peringatan.

Untuk memastikan keaslian surat, penerima dapat melakukan konfirmasi kepada BPKP Pusat maupun perwakilan BPKP di daerah. Konfirmasi bisa dilakukan melalui kanal komunikasi resmi yang tercantum di situs BPKP, media sosial BPKP, pegawai BPKP yang menjadi penghubung antar lembaga, atau dengan datang langsung ke kantor BPKP.

“Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan kerugian akibat beredarnya informasi atau undangan palsu yang mengatasnamakan BPKP,” ujar Gunawan.

BPKP menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menggunakan nama dan identitas lembaga untuk melakukan penipuan. Masyarakat pun diharapkan lebih berhati-hati sebelum melakukan pembayaran berdasarkan undangan yang diterima.