BI Rate Melonjak, Cicilan Kredit Rumah hingga Kendaraan Bakal Naik

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate terhadap daya beli masyarakat. Terutama pada aspek beban kredit masyarakat.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menilai, ada dampak kenaikan BI Rate jadi 5,5 persen terhadap beban kredit masyarakat. Ini bisa berpengaruh ke besaran bunga kredit pemilikan rumah (KPR) maupun kendaraan.

"Kenaikan suku bunga tentu berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat karena beban cicilan rumah, kendaraan, maupun kredit konsumsi dapat meningkat. Ketika konsumsi rumah tangga melambat, maka sektor usaha yang bergantung pada permintaan domestik juga akan terdampak," kata Shinta saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (9/6/2026).

Dia menilai, dampak terbesar imbas kenaikan BI Rate pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan konsumsi masyarakat berbasis cicilan. 

Seperti properti dan real estate, otomotif, konstruksi, manufaktur padat modal, sektor consumer durable, serta UMKM yang bergantung pada modal kerja perbankan akan merasakan dampak yang cukup signifikan.

"Di sektor properti misalnya, kenaikan bunga KPR berpotensi menahan permintaan rumah, khususnya kelas menengah. Sementara di sektor otomotif, kenaikan bunga kredit kendaraan dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen," tutur dia.

Selain itu, sektor industri yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor juga menghadapi tekanan ganda. Yaitu biaya impor yang meningkat akibat pelemahan Rupiah sekaligus biaya pembiayaan yang naik. "Kondisi ini dapat mempersempit margin usaha dan menekan kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani merespons kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5 persen. Kenaikan itu dinilai mampu berpengaruh pada peningkatan beban biaya usaha perusahaan.

Dia mengamini, adanya upaya stabilisasi nilai tukar dari kenaikan BI Rate tersebut. Namun, pengusaha saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kenaikan beban usaha imbas penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

"Dunia usaha dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari pelemahan rupiah, kenaikan biaya logistik global, harga energi, biaya impor bahan baku, biaya kepatuhan, hingga tekanan biaya pendanaan yang memang sudah relatif tinggi," ucap Shinta saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (9/6/2026).

Dia menerangkan, penyesuaian BI Rate ini akan menambah beban biaya perusahaan. Apalagi yang berkaitan dengan kredit usaha. "Kenaikan BI Rate ini tentu akan berdampak terhadap biaya pembiayaan usaha, khususnya bagi sektor yang sangat bergantung pada kredit perbankan," ujarnya.

"Kenaikan suku bunga acuan pada akhirnya akan diteruskan secara bertahap ke suku bunga kredit perbankan, baik kredit modal kerja maupun kredit investasi," Shinta menambahkan.

Beban pembiayaan usaha itu tergambar semakin berat. Lantaran, bunga pinjaman dunia usaha saat ini pun sudah tinggi, berada di kisaran 8-14 persen, tergantung pada profil risiko, sektor usaha, dan skala perusahaan.

Respons Positif Keputusan BI

Shinta menilai, keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen merupakan langkah yang diambil dalam konteks menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi di tengah gejolak global yang meningkat, serta tingginya tekanan pasar keuangan saat ini.

"Dunia usaha melihat keputusan ini sebagai langkah pre-emptive stabilization policy dari Bank Indonesia untuk menjaga kepercayaan pasar dan ketahanan eksternal Indonesia," kata dia.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi memang menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan ekonomi dan dunia usaha," imbuhnya.