Soal Anggaran Rp 4 Triliun untuk 1.800 Perlintasan Kereta, Begini Kata Menko Airlangga

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun guna menangani sekitar 1.800 pelintasan sebidang kereta api yang belum memiliki penjagaan.

Ketika dikonfirmasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ia menjelaskan, pembiayaan program tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ya kalau anggaran selalu sumbernya sama (APBN),” kata Airlangga singkat di Kantornya, Selasa (28/4/2026).

Sebelumnya, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kecelakaan KRL yang terjadi di Bekasi Timur. Ia mengatakan telah meninjau langsung lokasi kejadian sejak malam hari untuk memastikan penanganan berjalan.

“Sebetulnya bahwa memang, teman-teman sekalian pertama-tama tentu kita dari semalem juga saya ke sana ya kita turut berduka cita dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi ini,” ujar Dony kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dony, upaya peningkatan keselamatan transportasi sebenarnya telah masuk dalam program kerja pemerintah tahun ini. Salah satu fokusnya adalah perbaikan sekitar 1.800 perlintasan kereta api, termasuk pemasangan pintu pengaman guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Ia menegaskan, kejadian ini menjadi momentum untuk mempercepat langkah-langkah perbaikan tersebut, dengan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada infrastruktur, tetapi juga mencakup sistem keamanan secara keseluruhan dalam transportasi massal.

“Apalagi dengan kejadian ini kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi massal kita dan itu akan banyak tambahan juga untuk keseluruhan dari proses keamanan yang kita dan juga kita akan evaluasi,” jelasnya.

Selain itu, Dony memastikan, evaluasi juga akan menyasar aspek manajemen serta penyebab insiden. Ia menyebut proses tersebut akan melibatkan pihak berwenang, sementara dari sisi BP BUMN tetap melakukan penelaahan internal terhadap dampak dan langkah perbaikan ke depan.

Sebelumnya, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan segera mengevaluasi menyeluruh operasional kereta api untuk meningkatkan keamanan bagi pengguna moda transportasi massal itu menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur.

“Akan segera kami melakukan evaluasi menyeluruh baik itu terhadap operasional daripada kereta api kita dan terutama sekali yang berkaitan dengan keamanan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan terdapat kurang lebih 1.800 perlintasan kereta api yang harus ditingkatkan kualitasnya demi mencegah terulangnya kecelakaan kereta api.

Persoalan tersebut juga telah menuai perhatian Presiden Prabowo Subianto yang dicerminkan melalui alokasi anggaran untuk segera memperbaiki seluruh lintasan tersebut, baik melalui pembangunan pos jaga maupun flyover.

Anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai hampir Rp 4 triliun.

Nantinya, lanjut Dony, anggaran untuk perbaikan perlintasan akan dikombinasikan dengan anggaran kereta api dan BUMN yang akan berpartisipasi dalam meningkatkan keamanan pengguna kereta api maupun pengguna jalan raya yang melewati perlintasan.

“Ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap mass transportation ini. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa Presiden sangat mencintai transportasi umum kereta api ini,” kata Dony.

Kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh dan kereta api komuter pada Senin, 27 April 2026, terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam insiden kecelakaan itu, Kereta Api Argo Bromo menabrak KRL Commuter Line yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur, setelah satu taksi menemper KRL di area perlintasan kereta dekat Bulak Kapal menurut Humas PT Kereta Api Indonesia Daop I Jakarta.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia.