Hadiri KTT BRICS 2026, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan dan Energi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan pentingnya membangun ketahanan nasional, regional, hingga global untuk menghadapi berbagai tantangan dunia.

KTT BRICS 2026 yang berada di bawah Keketuaan India mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

Pada hari pertama, Prabowo mengikuti sesi khusus negara anggota BRICS bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.” Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan dihadiri para pemimpin negara anggota penuh BRICS.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan perlu dibangun secara berjenjang. Ketahanan nasional harus diperkuat melalui kerja sama regional dan selanjutnya dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.

Prabowo juga menilai BRICS memiliki kekuatan besar dalam memperkuat tata kelola global, ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan.

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” tegas Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2026).

Prabowo turut menyoroti pengalaman ASEAN sebagai contoh kerja sama regional dalam membangun ketahanan. Menurutnya, di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN menjadi wadah untuk memperkuat dialog dan kerja sama sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi kawasan.

Presiden Prabowo juga kembali menekankan pentingnya reformasi institusi multilateral agar lebih mampu merespons perubahan lanskap global dan merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.

Reformasi tersebut mencakup sejumlah lembaga, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs).

Dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral dinilai semakin penting seiring meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta tantangan terhadap rantai pasok.

Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, serta memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.

Indonesia juga menilai negara berkembang harus terlibat aktif dalam proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global, bukan sekadar menerima aturan yang telah dibuat.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan,” ujar Menteri Koordinator BidangKoordnator Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Prabowo.

Pada Keketuaan India 2026, BRICS membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kerangka institusional, ekonomi dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, hingga energi.

Pembahasan juga mencakup ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Di sektor ekonomi, agenda BRICS antara lain mencakup penguatan kerja sama keuangan dan pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS). Forum tersebut juga membahas upaya membangun rantai pasok global yang lebih tangguh serta memperkuat sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.

KTT BRICS 2026 kemudian berlanjut pada hari kedua dengan agenda bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.” Agenda ini melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.