Mengukur Efek Kesepakatan Dagang Indonesia-AS dan Board of Peace

Liputan6.com, Jakarta - Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace tidak bisa dilepaskan dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Lalu bagaimana efek-nya?

“Terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace dengan adanya iuran dan komitmen tertentu, ini memang akan membebani APBN. Tapi kalau kami melihatnya, ini juga bagian dari paket perjanjian dagang dengan Amerika Serikat,” ujar Faisal dalam konferensi pers disiarkan daring, Jumat (20/2/2026).

Menurut dia, pendekatan Indonesia ke AS merupakan strategi yang logis, mengingat AS masih menjadi ekonomi terbesar di dunia. Namun, Faisal mengingatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan ini sangat bergantung pada seberapa eksklusif perlakuan yang diterima Indonesia.

Lantaran, ia melihat kesepakatan tarif yang masih menyisakan tantangan. Sebab dalam perjanjian tersebut, sebagian besar barang impor dari AS masuk ke Indonesia dengan tarif 0%, sementara produk Indonesia ke AS masih dikenakan tarif hingga 19% untuk sejumlah komoditas.

“Yang perlu diantisipasi, apakah deal ini benar-benar memberikan keunggulan khusus untuk Indonesia, atau juga diberikan ke negara pesaing kita. Kalau tidak eksklusif, dampaknya ke ekonomi tentu terbatas,” jelasnya.

Meski demikian, Faisal menilai tetap ada peluang bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar AS, terutama jika produk Indonesia mampu menggantikan pasokan dari negara lain yang terkena pembatasan atau sanksi AS.

Apagi jika melihat dari sisi fiskal, Faisal ingin melihat beban militer dan iuran kemanusiaan terlihat lebih besar atau justru lebih kecil dibanding tambahan penerimaan dari ekonomi dan investasi. 

“Kalau penerimaan naik, ruang fiskal juga akan terbuka,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah Indonesia akan mengalokasikan sekitar USD 15 miliar atau Rp 253,39 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.890) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan crude dari Amerika Serikat sebagai bagian dari implementasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Bahlil, kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.

"Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD 15 miliar. Dari 15 miliar USD ini terdiri dari membeli BBM jadi kemudian LPG dan crude,” ujar Bahlil dalam Implementasi Teknis Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, alokasi dana tersebut bukan untuk menambah total volume impor energi Indonesia, melainkan mengalihkan sebagian sumber pasokan dari negara lain ke Amerika Serikat.

“USD 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor, namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama, cuma kemudian kita geser,” jelasnya.

Bahlil menambahkan, dalam praktiknya pembelian tersebut tetap akan memperhatikan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ia juga menyebut impor LPG Indonesia saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, di mana sebagian pasokan sudah berasal dari Amerika Serikat dan volumenya akan ditingkatkan.

Terkait pelaksanaan, Bahlil menyatakan setelah masa 90 hari sesuai arahan Presiden selesai, pemerintah akan langsung memulai tahapan eksekusi.