Industri Lokal Respons Positif Gebrakan Menkeu Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui industri dalam negeri merespons positif kiprah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Misalnya, rencana penanganan impor ilegal hingga peredaran rokok tidak resmi.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menerangkan Menkeu Purbaya dinilai membawa angin segar bagi industri Tanah Air. Hal itu tercermin dari beberapa pernyataan Bendahara Negara baru tersebut.

"Kami menilai pernyataan tersebut berpihak pada industri dalam negeri dan kami menilai bahwa itu juga mendapat respons positif dari (pelaku) industri dalam negeri," ungkap Febri dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI), di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dia menerangkan, rencana memberantas penyelundupan atau impor ilegal misalnya yang turut direspons industri lokal. Baik itu impor ilegal tekstil maupun produk baja.

"Itu sesuatu yang positif dan kami dukung itu akan melindungi industri dalam negeri atau industri lokal. Kalau penyelundupan impor ilegal itu diberantas, itu kami dukung," ujar dia.

 "Kerudung impor itu misalnya, itu juga melukai industri dalam negeri yang memproduksi kerudung itu. Seharusnya pasar domestik bisa dipasok industri kerudung dalam negeri, ini malah dibanjiri kerudung impor. Apalagi? Keramik, baja juga," Febri menambahkan.

Menkeu Purbaya Incar Pelabuhan

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fokus pemerintah dalam memberantas praktik impor ilegal, termasuk pakaian bekas atau trifting adalah di pelabuhan dan titik masuk barang, tidak akan ke pasar.

“Saya nggak akan ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan saja. Nanti kalau suplai berkurang kan otomatis (barang ilegalnya) itu berkurang,” kata Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

Ia menilai, langkah paling efektif adalah menghentikan barang sebelum beredar di lapangan, bukan dengan menindak pedagang kecil di pasar.

Pemerintah tidak ingin pedagang menjadi korban kebijakan, sementara pelaku utama impor ilegal tetap bebas. Dengan memperkuat pengawasan di pelabuhan, Purbaya berharap seluruh jalur distribusi barang ilegal bisa diputus.

"Bea cukai nanti kalau di lapangan, mungkin yang (seterusnya) Menteri Perdagangan. Tapi yang saya jaga di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai Bea Cukai, pajak dan lain-lain,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, pengawasan rutin di lapangan terus dilakukan untuk memastikan praktik impor ilegal benar-benar diberantas.

Purbaya menyadari, kebijakan pemberantasan impor ilegal akan berdampak pada pedagang, terutama yang selama ini bergantung pada pasokan balpres atau pakaian bekas impor. Namun, ia menegaskan, pemerintah justru ingin mengarahkan para pedagang agar mulai membeli produk dari industri dalam negeri.

Ia menilai, keuntungan pedagang tetap bisa didapat jika mereka mau beralih ke barang buatan lokal, karena margin keuntungan tetap ada selama pasar bisa menerima.

“Harusnya pelan-pelan semuanya habis kan. Kalau dicek pasti akan beralih ke barang-barang lain. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti UMKM kita lah ini,” ujarnya.