Purbaya Yudhi Sadewa: Dari Insinyur ITB hingga Sepak Terjangnya Sebagai Menteri Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom dan insinyur dengan rekam jejak panjang di sektor keuangan dan pemerintahan, kini mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penunjukannya pada September 2025 menandai babak baru dalam perjalanan kariernya yang penuh dinamika, di mana ia diharapkan membawa stabilitas dan pertumbuhan bagi ekonomi makro Indonesia. Sebelum menjabat posisi strategis ini, Purbaya dikenal luas atas perannya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah institusi krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Berikut ulasan lengkap terkait sepak terjang Menkeu Purbaya Yudhi dan profil lengkapnya dari perjalanan karir, prestasi, hingga kehidupan pribadinya.

Sikap Tegas Menolak Legalisasi Usaha Thrifting

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan posisi tegasnya menolak legalisasi usaha thrifting atau penjualan pakaian bekas impor, meskipun para pedagang bersedia membayar pajak. 

“Saya gak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya ketika ditemui di Jakarta, Kamis. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah masifnya masuknya barang impor ilegal yang berpotensi merugikan produsen lokal.

Ia berargumen bahwa jika pasar domestik dikuasai barang asing, pelaku usaha dalam negeri tidak akan merasakan manfaat ekonomi yang adil. Penolakan ini mencerminkan posisi Kemenkeu dalam menjaga kedaulatan pasar dan mendukung sektor industri tekstil nasional.

Pembahasan Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dalam Proses

Purbaya juga memberi sinyal bahwa isu kenaikan gaji PNS atau ASN untuk 2026 masih dalam tahap pertimbangan. Ia menyampaikan bahwa Kemenkeu telah menerima surat usulan dari Menteri PANRB dan saat ini masih dalam proses penilaian dan assesment terkait kelayakan kenaikan tersebut. Sejauh ini, belum ada keputusan final ataupun alokasi khusus dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji PNS, dan semua masih bergantung pada prioritas anggaran serta kemampuan fiskal negara.

Dana Darurat untuk Penanggulangan Bencana di Sumatera

Menanggapi dampak bencana alam di wilayah Sumatera, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah siap mengucurkan dana darurat untuk penanggulangan bencana di provinsi yang terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil agar respons penanganan bencana berjalan cepat, meringankan beban masyarakat, dan menjaga stabilitas perekonomian lokal pascabencana. Langkah ini menunjukkan bahwa Kemenkeu turut memperhatikan aspek sosial dan ketahanan ekonomi ketika Indonesia menghadapi kejadian force majeure yang berimplikasi pada sisi fiskal. 

Upaya Reformasi dan Pembenahan di Bea Cukai

Dalam beberapa kesempatan, Purbaya juga mendorong pembenahan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembenahan ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan tata kelola impor-ekspor, terutama dalam penindakan barang ilegal.

Salah satu kebijakan teknologi penting yang digariskan Purbaya adalah peresmian sistem berbasis artificial intelligence (AI) di lingkungan Bea Cukai yang dijadwalkan matang pada Maret 2026. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan, mempercepat proses bea cukai, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dan keterlambatan dalam layanan logistik. Komitmen terhadap pengembangan teknologi ini menunjukkan arah reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Purbaya yang berpihak pada modernisasi dan transformasi digital.

Menkeu Purbaya mengawali pekan ini dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Posko Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. Sidak pada Senin (13/10/2025) ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen barang impor dan isi fisik di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya langsung meninjau salah satu kontainer dan meminta petugas Bea Cukai melakukan pengecekan acak.

"Kita mau lihat random yang disini, dalemnya sama gak sama yang di dokumennya,” ujar Purbaya.

Setelah pengecekan yang meliputi barang impor pakan ternak dari China, ia menilai tidak ada masalah antara dokumen dan isi fisik barang.

Tak berhenti di situ, Menkeu Purbaya kemudian meluncurkan saluran pengaduan publik yang dinamakan "Lapor Pak Purbaya" pada hari berikutnya. Saluran ini dibuat khusus untuk menampung keluhan masyarakat terkait masalah di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai bea cukai yang ngaco,” tegas Purbaya saat ditemui di Kantor DJP.

Salah satu keputusan paling mengejutkan pekan ini adalah penolakan Menkeu Purbaya untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melunasi utang proyek kereta cepat Whoosh, yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya mengungkapkan penolakannya tersebut usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, sebuah entitas yang mengelola aset BUMN. Ia berpandangan bahwa dividen yang diterima Danantara dari BUMN sudah lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban utang Whoosh yang mencapai Rp 2 triliun setiap tahun.

"Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp80 - 90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat," jelas Menkeu Purbaya.

Keputusan ini menunjukkan upaya keras pemerintah untuk menjaga kesehatan APBN dari tanggungan proyek.

Di akhir pekan, Menkeu Purbaya merilis kebijakan fiskal baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025. Aturan ini mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Dengan skema ini, PPN sebesar 6% dari harga tiket pesawat ekonomi akan ditanggung oleh pemerintah.

Fasilitas PPN DTP ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan masa penerbangan antara 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi masyarakat yang ingin bepergian saat liburan dan sekaligus mendorong pemulihan industri penerbangan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengejar 200 penunggak pajak. Hingga saat ini, telah ada 84 wajib pajak yang telah membayarkan utang senilai Rp 5,1 triliun.

Purbaya sebelumnya menargetkan 200 penunggak pajak yang sudah berkekuatan hukum (inkracht). Targetnya negara bisa mengantongi Rp 60 triliun.

"Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melaksanakan pembayaran atau anjuran dengan total nilai Rp 5,1 triliun," kata Purbaya dalam Media Briefing, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dengan demikian, masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar tunggakannya. Adapun, dia masih terus akan menargetkan sisanya untuk membayar ke negara hingga akhir tahun.

Atas status yang sudah inkracht secara hukum, menurut dia, hal itu membuat para penunggak pajak besar tidak bisa menghindar lagi."Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun, yang jelas mereka enggak bisa lari lagi sekarang," tegas Purbaya.

Terkait kebijakan kenaikan gaji ASN dan pejabat negara melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Purbaya memilih merespons dengan hati-hati. Ia menyebut masih akan mempelajari detail dan dampaknya terhadap kondisi fiskal.

Menariknya, ketika ditanya awak media, ia melontarkan candaan yang menjadi sorotan publik: “Kalau ASN naik gaji, berarti saya juga,” ujarnya sambil tertawa.

Pernyataan itu menunjukkan gaya komunikasinya yang lugas namun tetap ringan, meskipun substansinya menegaskan bahwa kebijakan gaji harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi kesejahteraan aparatur tetapi juga keberlanjutan anggaran negara.

Sementara itu, dalam isu tarif cukai rokok, Purbaya bersikap blak-blakan. Ia mengingatkan bahwa tarif cukai saat ini sudah cukup tinggi, sekitar 57 persen, sehingga berpotensi menekan kapasitas produksi industri rokok dan mengancam penyerapan tenaga kerja.

“Kebijakan tidak boleh hanya mengejar penerimaan negara tanpa memperhatikan dampaknya pada industri dan pekerja,” tegasnya.

Ia pun mendorong adanya program mitigasi agar sektor resmi tidak terpuruk sekaligus mencegah masuknya produk ilegal. Bahkan, untuk memahami kondisi nyata, Purbaya berencana turun langsung ke lapangan dengan mengunjungi pabrik rokok di Jawa Timur guna berdialog dengan pelaku industri sebelum menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Hal ini mengacu pada hasil pertemuannya dengan para pengusaha industri rokok Tanah Air.

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, telah bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Hasil diskusinya, tak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok di 2026.

"Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026? mereka bilang asal enggak diubah udah cukup, yaudah, saya gak ubah," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Langkah awal Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan adalah menyiapkan kebijakan strategis yang berorientasi pada pemulihan sekaligus percepatan ekonomi nasional. Salah satunya dengan merencanakan penarikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan ke sejumlah bank. Skema ini ditujukan sebagai stimulus likuiditas, agar perbankan memiliki ruang lebih besar dalam menyalurkan kredit produktif kepada dunia usaha maupun sektor riil, sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

Di sisi lain, Purbaya juga mulai mengarahkan penyusunan RAPBN 2026 dengan prinsip menjaga kesinambungan fiskal dan disiplin anggaran. Fokus belanja negara diproyeksikan menyasar langsung ke sektor-sektor yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa APBN tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat untuk memperkuat daya tahan rakyat, menekan kesenjangan, dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964, Purbaya Yudhi Sadewa memiliki latar belakang pendidikan yang unik dan multidisiplin. Ia memulai perjalanan akademisnya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, minatnya yang mendalam pada bidang ekonomi membawanya melanjutkan studi ke Amerika Serikat, di mana ia memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan Doktor (Ph.D) di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana. Perpaduan keilmuan teknik dan ekonomi ini membentuknya menjadi seorang teknokrat dengan perspektif yang komprehensif dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan.

Purbaya Yudhi Sadewa memiliki perjalanan karier yang kaya dan beragam, mencakup sektor swasta, riset, hingga pemerintahan:

• 1989–1994: Mengawali karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA.
• Oktober 2000–Juli 2005: Menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute.
• Juli 2005–Maret 2013: Diangkat sebagai Chief Economist di Danareksa Research Institute.
• April 2006–Oktober 2008: Memimpin sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities.
• 2010–2014: Berperan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Anggota Komite Ekonomi Nasional.
• Maret 2013–April 2015: Menjadi Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero).
• April 2015–September 2015: Menjabat Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
• 2015–2016: Bertugas sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
• Mei 2018–September 2020: Menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
• 3 September 2020–8 September 2025: Dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
• 8 September 2025–Sekarang: Dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto.

• Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2020-2025): Selama masa jabatannya, Purbaya berhasil memimpin LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama di tengah gejolak ekonomi global.
• Menteri Keuangan Republik Indonesia (2025): Penunjukannya sebagai Menteri Keuangan merupakan pengakuan atas kapabilitas dan pengalamannya dalam mengelola kebijakan fiskal dan ekonomi di tingkat tertinggi pemerintahan.

Perpaduan Keahlian Multidisiplin serta kemampuannya mengintegrasikan pemahaman teknik dan ekonomi menjadikannya sosok yang unik dan strategis dalam perumusan kebijakan.

• Hobi Kulineran: Purbaya dikenal sebagai sosok yang gemar kulineran. Akun Instagram pribadinya sering menampilkan foto-foto makanan yang ia santap, menunjukkan sisi lain dari seorang pejabat negara.
• Latar Belakang Akademis yang Berbeda: Meskipun bergelar insinyur dari ITB, ia memilih jalur ekonomi untuk studi pascasarjana, sebuah 'banting setir' yang jarang terjadi namun membuktikan fleksibilitas intelektualnya.
• Keluarga: Menikah dengan Ida Yulidina, Purbaya dikaruniai dua putra, Yuda Purboyo Sunu dan Yudo Achilles Sadewa. Yudo bahkan dikenal sebagai 'si bocah trader' oleh ayahnya.
• Pernyataan Kontroversial tentang IMF: Ia pernah secara blak-blakan menyatakan ketidakpercayaannya terhadap IMF, bahkan menyebut lembaga tersebut 'bodoh' dalam sebuah forum investasi, yang kembali viral setelah pelantikannya.

Perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa dari seorang insinyur hingga menjadi nahkoda keuangan negara adalah cerminan dari dedikasi, adaptasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Dengan pengalaman yang luas di berbagai sektor dan pandangan yang pragmatis, ia diharapkan mampu membawa Indonesia menuju stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, membuktikan bahwa tekad dan keahlian multidisiplin dapat mengubah arah bangsa.