Jaga Hutan Tak Gratis, Prabowo Minta Negara Emisi Tinggi Bayar Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah komitmen terus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau melalui pengelolaan nilai ekonomi karbon. Langkah ini dirancang untuk mendatangkan keuntungan nyata serta memberikan nilai tambah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia kini telah resmi menerapkan sistem registrasi unit karbon untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, bursa nilai ekonomi karbon dalam negeri juga sudah beroperasi penuh dengan mengadopsi standar internasional.

"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menekankan bahwa perlindungan terhadap kawasan hutan, termasuk hutan lindung, menjadi kunci utama dalam memangkas emisi karbon. Lewat mekanisme nilai ekonomi karbon, keberhasilan menekan emisi tersebut dapat diubah menjadi potensi pendapatan bagi negara.

"Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita," ujarnya.

Kendati demikian, Kepala Negara mewanti-wanti agar penerapan ekonomi hijau tidak cuma berfokus pada agenda kelestarian lingkungan semata. Pengelolaan sektor ini wajib berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. 

"Ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tetapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita," katanya.