Lolos PKPU, Antam Tak Ingin BUMN Lain Bernasib Serupa

Liputan6.com, Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menang atas gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan crazy rich Surabaya, Budi Said. Kuasa Hukum Antam, Fernandes Raja Saor, tak ingin kasus yang menimpa kliennya terjadi pada perusahaan BUMN lain.

Menurut dia, dicabutnya permohonan PKPU terhadap Antam ini juga sebaiknya dijadikan sebagai momentum untuk memastikan penegakan hukum mengenai putusan yang diajukan terhadap BUMN atau anak perusahaannya yang semakin banyak terjadi.

"Tidak jarang permohonan PKPU yang diajukan terhadap BUMN tersebut berdasarkan pada klaim utang yang bermasalah, atau bahkan tidak berdasar," tegas Fernandes dalam sesi temu media di Jakarta, dikutip Kamis (8/2/2024).

Fernandes lantas menyebut beberapa contoh perusahaan BUMN yang sempat terkena gugatan PKPU. Seperti Pertamina Foundation dengan nomor register perkara 174/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kemudian, PT PP (Persero) Tbk dengan nomor register perkara 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nomor register perkara 262/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Oleh karenanya, Fernandes berharap kepada seluruh kreditor-kreditor dari BUMN lain, agar menagihkan piutangnya dengan tetap pada koridor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formil maupun materiil.

"Perhatian khusus ini kami sampaikan kepada funder-funder lain dari Eksi Anggraeni yang menyatakan bahwa Antam memiliki utang karena adanya skema harga diskon. Kami berharap agar penyelesaian masalah tersebut tidak diselesaikan melalui upaya hukum PKPU dan/atau kepailitan," bebernya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa penetapan tehadap Antam tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik yang sedang berjalan saat ini. Termasuk namun tidak terbatas pada Pemilihan Umum 2024.

"Sehingga kami mohon agar penetapan pencabutan Permohonan PKPU Antam tidak dikaitkan dengan kegiatan politik apapun. Antam menghormati keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung tersebut," pinta Fernandes.