Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Indonesia Melorot ke USD 145,1 Miliar

Selama 10 tahun terakhir periode 2014-2023 utang Pemerintah Pusat menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.

Wakil Rektor II Universitas Paramadina Handi Risza, menjelaskan, pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama, utang yang diwariskan Presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp 2.608 triliun. Namun, menjelang akhir Pemerintahan Jokowi periode kedua kini utang mencapai Rp 8.041 triliun.

"Dulu awal Pemerintahan Jokowi diwariskan pak SBY, itu utangnya sekitar Rp 2.608 triliun, diakhir masa Pemerintahan Jokowi sekitar 8-9 bulan sebelum posisi Jokowi berakhir posisi utang kita mencapai angka Rp 8.041 triliun, jadi naiknya 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir," kata Handi dalam Diskusi Universitas Paramadina 'Masalah APBN, Utang dan Tax Rativo Rendah. PR Presiden Yang Akan Datang', Senin (5/2/2024).

Bahkan, jika digabung dengan utang BUMN maka utang negara Indonesia bisa mencapai Rp 10.000 triliun. Handi pun memprediksi akan terjadi peningkatan utang menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2024 ini.

"Bisa jadi diprediksi bisa membengkak. Bahkan kalau kita gabung dengan utang BUMN nilainya bia di atas Rp 10.000 triliun," ujarnya.

Meskipun utang Pemerintah pusat menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Puncaknya terjadi ketika pandemi covid-19, dimana Pemerintah memerlukan anggaran untuk penanganan dampak pandemi baik dari segi kesehatan hingga sosial.

"Puncaknya ketika kita terkena covid 2020-2021 pertumbuhan utang kita mencapai 27,02 persen, karena ada biaya yang kita tanggung. Selain itu, juga pembiayaan untuk membiayai PEN itu juga membuat utang kita cukup membengkak," katanya.

Namun pertumbuhan utang tersebut juga menunjukkan tren penurunan pada dua tahun terakhir periode 2022-2023. Tercatat tren pertumbuhan utang pada 2022 tercatat 7,7 persen dan tahun 2023 sebesar 3,96 persen. Sedangkan pada 2020tembus 27,02 persen, dan tahun 2021 utang tumbuh 20,9 persen.

"Tapi dalam dua tahun terkahir sudah mengalami penyusutan, mungkin gara-gara menjelang pemilu angkanya dibuat lebih baik dulu, sehingga terkesan neracanya lebih baiklah turun nilainya," pungkasnya.