Jaga Kepercayaan Pasar, Suahasil Kunci Batas Defisit APBN 3%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap disiplin menjaga batas maksimal defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga kredibilitas APBN serta memberikan sinyal kepastian bagi para investor dan pelaku pasar. 

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa patokan defisit anggaran dan rasio utang bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan panduan hukum yang wajib dipatuhi demi kesehatan fiskal jangka panjang.

"Saat ini kami berkomitmen pada aturan defisit fiskal 3% dan maksimal rasio utang 60% terhadap PDB. Ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa kami dapat terus menjalankannya,” ujar Menkeu mengutip laman resmi kementerian, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, reputasi pengelolaan anggaran Indonesia yang teruji selama puluhan tahun menjadi fondasi kuat yang harus terus dipertahankan.

"Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun terakhir. Aturan fiskal kita tetap berlaku dan dari waktu ke waktu, kita perlu memperbarui komitmen untuk mematuhinya dan memastikan APBN terus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel dan sehat," tegas Menkeu.

Lebih dari sekadar angka defisit, Menkeu Suahasil menekankan bahwa kejelasan tujuan kebijakan dan transparansi komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik maupun komunitas internasional.

"Komunikasi adalah salah satu hal penting yang ditunggu masyarakat. Namun, hal penting lainnya adalah kualitas kebijakan. Bukan hanya angka APBN, tetapi yang lebih penting adalah apa tujuan dari kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Guna memastikan batas defisit dan stabilitas keuangan tetap terkendali, Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di bawah payung Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi, serta konsisten dengan mandat masing-masing dan di waktu yang bersamaan memastikan arus pertukaran informasi terus mengalir," jelas Menkeu.

Menkeu Suahasil menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan batas defisit dan APBN tidak bisa berjalan sendiri, melainkan butuh kolaborasi erat antara pemerintah pusat, otoritas keuangan, hingga pemerintah daerah.

"Untuk melakukan itu, saya akan bekerja sangat erat dengan setiap institusi di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu juga sangat penting, kemudian kita mengelola Indonesia tentu bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dengan berbicara dengan banyak pemerintah daerah," pungkas Menkeu.