Tuai Banyak Kritikan, Sri Mulyani Beberkan Alasan Beri Subsidi Kendaraan Listrik

Rencana Subsidi Rp 6,5 Juta untuk Konversi Motor Listrik — Mekanik menyelesaikan proses konversi motor listrik pada bengkel Elders Garage di basement Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (20/12/20222). Konversi motor konvensional bermesin bensin ke listrik menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Untuk mempercepat tren elektrifikasi, pemerintah mendorong program konversi dengan memberikan subsidi Rp 6,5 juta. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait penolakan sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah mengenai pemberian subsidi dan insentif pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau kendaraan listrik.

Sri Mulyani menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan. Sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

“Dukungan terhadap KBLBB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam dalam Rapat Paripurna DPR: Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa, (30/5).

Sri Mulyani menjelaskan subsidi dan insentif yang diberikan untuk pengembangan KBLBB tidak hanya dilakukan Pemerintah RI. Sejumlah negara lain juga mengeluarkan kebijakan sejenis.

“Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di AS, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia,” kata dia.

Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100 persen mobil listrik di tahun 2035-2040.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Fraksi yang Menolak

Pemerintah Sebar Subsidi Konversi Motor Listrik Sebesar Rp 7 Juta — Mekanik melakukan pengecekan akhir komponen listrik sebuah sepeda motor konvensional atau motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik di SporaEV Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (9/3/2023). Selain memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik baru, pemerintah juga memberikan subsidi sama bagi masyarakat yang mengonversi sepeda motor konvensionalnya menjadi motor listrik. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN menolak kebijakan subsidi dan insentif untuk pembelian KBLBB . Juru bicara Fraksi NasDem DPR-RI, Fauzi Amru meminta belanja Pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi dibandingkan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik maupun subsidi proyek tambang.

“Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang,” kata Fauzi dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024 di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Menurutnya, belanja negara seharusnya digunakan untuk membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Termasuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, pangan dan sektor lain yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat langsung.

“Efektivitas belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan dan pangan pada umumnya,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Fraksi Demokrat

Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Natakusumah. Fraksi Demokrat menilai pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tidak tepat. Mengingat subsidi untuk kendaraan listrik pribadi yang merasakan pengusaha dan masyarakat yang mampu.

“Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif karena subsidi berikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah,” ata Rizki.

Fraksi Demokrat memandang penyelesaian dampak perubahan iklim bukan dengan pemberian subsidi pada pembelian kendaraan listrik pribadi. Melainkan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendungng penggunaan transportasi massal. Sehingga emisi yang dihasilkan dari kendaraan konvensional bisa berkurang.

“Terkait dengan perubahan iklim pantai Demokrat meminta pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal,” kata dia.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Kendaraan Listrik
Publik
Mobil listrik, mobil yang digerakkan dengan motor listrik,pakai energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lain
Lihat Selengkapnya
Kendaraan Listrik
subsidi
Subsidi Kendaraan Listrik