Daftar Kebijakan Prabowo untuk Kesejahteraan Petani

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan keberpihakan pemerintah kepada petani diwujudkan melalui sejumlah kebijakan, mulai dari penambahan kuota pupuk subsidi, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Menurut Qodari, komitmen tersebut kembali ditegaskan saat Presiden Prabowo menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo pada Selasa 24 Juni 2026.

"Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah meningkatkan kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton atau dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Pemerintah juga memangkas rantai birokrasi distribusi agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Qodari menjelaskan penyaluran pupuk subsidi kini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Melalui aturan tersebut, pupuk disalurkan langsung dari PT Pupuk Indonesia kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi sebelum diterima petani. Mekanisme penebusan juga dipermudah karena petani cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara sistem distribusi telah terintegrasi secara digital.

Selain mempercepat distribusi, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen sejak Oktober 2025.

Harga pupuk urea dipangkas dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.

Pemerintah juga kembali menyalurkan 295 ribu ton pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan setelah program tersebut sempat dihentikan selama empat tahun.

"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," kata Qodari.

Selain pembenahan tata kelola pupuk, pemerintah juga mempercepat modernisasi sektor pertanian melalui penyaluran berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.

Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp 4,19 triliun. Pemerintah juga menyediakan skema kredit berbunga rendah melalui bank pemerintah dan bank daerah agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern.

Di sisi lain, pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa rafaksi, sehingga harga gabah di tingkat petani tetap menguntungkan.

Menurut Qodari, berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, sejalan dengan estimasi FAO sebesar 35,6 juta ton dan USDA sebesar 34,6 juta ton.

Ia menambahkan, kesejahteraan petani juga meningkat. Data BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

"Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera. Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik," tutur Qodari.