Sukses

Jokowi Tegaskan Tak Main-Main dengan Mafia Minyak Goreng

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya tak ingin bermain-main dengan mafia minyak goreng yang kerap mengulur pasokan dan mempermainkan harga pasar.

Dia pun meminta aparat berwenang untuk terus menelusuri kasus penyelewengan minyak goreng yang terjadi.

"Mengenai dugaan dan adanya pelanggaran penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya," ujarnya, Kamis (19/5/2022).

"Saya tidak mau ada yang bermain-main, yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," tegas Jokowi.

Meskipun Jokowi telah kembali membuka ekspor CPO dan minyak goreng, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat, untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

"Saya juga ucapkan terimakasih pada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," imbuh Jokowi.

Jokowi juga tak memungkiri masih ada beberapa daerah yang harga minyak goreng di pasar domestiknya masih relatif tinggi.

"Tapi saya yakini, dalam beberapa Minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah," tukas Jokowi.

2 dari 3 halaman

Alasan Jokowi Buka Kembali Pintu Ekspor Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kembali membuka ekspor minyak goreng, salah satu produk turunan minyak sawit mentah (CPO).

Keputusan ini diambil lantaran Jokowi menilai kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasar nasional terhitung sudah lebih terkendali.

Selain itu, RI 1 turut mempertimbangkan sektor lapangan kerja di industri minyak goreng, yang banyak terkena dampak akibat larangan ekspor minyak goreng tersebut.

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," kata Jokowi, Kamis (19/5/2022).

Jokowi kembali memastikan, stok minyak goreng untuk konsumsi masyarakat sudah melebihi kapasitas.

Dia menghitung, pasokan minyak goreng sebelum pelarangan ekspor pada Maret 2022 masih mencapai 64,5 ribu ton per bulan.

Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan. Dan kini, stok nasional berada di kisaran 194 ribu ton per bulan.

"Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, Alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah," ungkapnya.

Tak hanya pasokan, Jokowi memastikan harga minyak goreng secara rata-rata sudah lebih terkendali, khususnya untuk produk minyak goreng curah.

"Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 19.800 (per liter). Setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200-17.600 (per liter)," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Kasus Korupsi Ekspor CPO, 7 Orang Saksi Diperiksa Kejagung

Sebanyak tujuh orang saksi diperiksa Kejaksaan Agung pada Rabu (18/5/2022), terkait kasus mafia minyak goreng alias dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Tujuh orang saksi ini juga diperiksa terkait lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung antara lain, IWW, MPT, SM, PTS dan LCW alias WH.

Kepala Pusat Penerangan Hukumm Kejagung, Ketut Sumedana, mengungkapkan, ketujuh saksi terkait kasus korupsi ekspor CPO yang diperiksa oleh Kejagung yakni atas nama inisial, HP, AS, TM, SVPK, E, AT, dan BA.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," ujar Ketut dalam keterangannya, Kamis (19/5).

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan jajarannya bakal menuntaskan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya sampai ke pengadilan, dan menjatuhkan hukuman secara adil.

Burhanuddin juga menanggapi positif hasil survei nasional 5-10 Mei 2022, yang menunjukkan keyakinan responden di angka 68,7 persen soal kemampuan Kejagung untuk menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tersebut.

"Hasil survei tersebut tentunya akan dijadikan motivasi untuk berkinerja lebih baik sebagaimana harapan masyarakat," kata Burhanuddin, seperti dilansir Antara, Senin (16/5/2022).

Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan tentunya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.