Sentil Belanja Daerah Tak Efisien, Sri Mulyani: Istilah Presiden Uangnya Diecer-ecer

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pentingnya peran dari Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dalam mengrangi ketimpangan bagi penyediaan layanan publik.

Ketimpangan yang dimaksud yakni ketimpangan horizontal. Artinya adanya perbedaan signifikan antara pemerintah daerah pada level yang setara.

“jangan ada daerah yang sangat baik memberikan pelayanan publik terutama pelayanan dasar pendidikan kesehatan dan pelayanan lainnya, kemudian ada daerah yang masih sangat jauh tertinggal juga ketimpangan sifatnya vertikal,” kata dia.

Dengan demikian, dalam UU HKPD ini pemerintah coba mengatur isu tersebut untuk mendorong desentralisasi fiskal transfer keuangan dan dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang tercatat telah meningkat.

“Contohnya pada tahun 2013 TKDD Rp 528 tril dan tahun 2021 ini meningkat menjadi rp795 tril, kenaikan yang sangat besar,” kata dia.

“Namun belum termanfaatkan secara optimal baik pada sisi dana alokasi umum yang didominasi hanya untuk belanja pegawai hingga 64,8% dan dana alokasi khusus yang seharusnya merupakan supporting bahkan menjadi sumber dominan bagi belanja modal di daerah,” imbuh Sri Mulyani.