Teken MoU dengan PPATK, Sri Mulyani: Langkah Strategis Jadi Anggota Penuh FATF

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan langkah strategis untuk mendorong Indonesia jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) of Money Laundering.

Pasalnya, kata dia, langkah ini akan memperkuat Indonesia untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) secara lebih serius.

“Langkah ini adalah langkah strategis dalam rangka kita bersama mempersiapkan diri menghadapi proses untuk jadi anggota FATF yaitu adanya Mutual Evaluation Review oleh FATF. MER FATF ini akan jadi bagian penting untuk tetapkan kesiapan dan sekaligus komitmen Indonesia jadi anggota FATF,” tutur Sri Mulyani, Jumat (22/10/2021).

Menkeu Sri Mulyani berkisah, sejak 2016 Indonesia telah berupaya untuk masuk menjadi anggota FATF, hingga pada Juni 2019 Indonesia berstatus sebagai Observer FATF.

“Jadi anggota penuh bukan proses yang mudah dan singkat, karena ini membutuhkan suatu kesiapan secara nasional dari seluruh kelembagaan dan persetujuan serta dukungan dari seluruh anggota FATF untuk dapat masuk menjadi anggota,” paparnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Liputan6.com berkesempatan mewawancarai Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Dian mengutarakan, warga biasa secara tidak langsung bisa terlibat dalam sistem kejahatan pencucian uang dan terjerat pidana.

2 dari 2 halaman

Keuntungan Anggota FATF

Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dengan masuk menjadi anggota FATF, kata dia, Indonesia akan mendapatkan beberapa keuntungan. Pasalnya FATF adalah forum kerja sama antar negara yang bertujuan untuk menjalankan standar global pencegahan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“ini yang berpotensi mengancam sistem keuangan internasional,” katanya.

Dengan demikian, setelah jadi anggota penuh, Indonesia akan bisa menerapkan aturan mengenai TPPU internasional dan TPPT global.

“Keanggotaan indonesia dalam FATF ini memiliki makna yang sangat penting yaitu meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia dan terhadap keekonomian Indonesia,” tambah Sri Mulyani.

Sehingga ujungnya adalah mampu meningkatkan rasa kepercayaan serta trust dalam bisnis internasional dan iklim investasi di Indonesia. Diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota penuh FATF.

“Sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, sudah selayaknya indonesia berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan global strategis yang tentu dapat menentukan sistem keuangan internasional,” katanya.

PPATK
Organisasi
PPATK merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Lihat Selengkapnya
PPATK
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
TPPU
Peristiwa
TPPU adalah singkatan dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
Lihat Selengkapnya
TPPU
Menkeu
FATF