Karhutla Berulang di Lahan Konsesi, NGO Ingatkan soal Risiko Pembiayaan

Liputan6.com, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang tak hanya menyisakan kabut asap, tetapi juga risiko bagi dunia usaha dan sektor keuangan yang mendanai perusahaan berbasis lahan.

Juru Kampanye Kaoem Telapak Abil Achmad Akbar menyebut, pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan sawit berulang kali mencatat lahan terbakar di arealnya dalam analisis tiga periode El Nino, yakni 2006, 2015, dan 2023.

"Dari 460 perusahaan, ada 25 perusahaan atau 5% yang mencakup 54,7% areal terbakar di areal konsesinya," kata Abil dalam live streaming JADI TAHU Liputan6.com, Selasa (6/10/2026).

460 perusahaan itu terdiri atas 106 pemegang hak tanaman industri (HTI), 313 pemegang hak guna usaha (HGU) sawit, dan 41 pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). Dari 25 perusahaan tersebut, 16 di antaranya bergerak di HTI atau HPH, sedangkan sembilan lainnya perusahaan sawit.

Pola berulang juga terlihat, di mana 147 perusahaan HPH/HTI yang konsesinya pernah terbakar, 117 perusahaan atau 80% kembali mencatat hotspot pada Agustus-September 2026. Sementara, di sektor sawit, 144 dari 313 pemegang HGU atau 46% kembali mencatat hotspot di dalam konsesinya pada periode yang sama.

"Artinya di sini perusahaan tentu patut diduga ya, bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat antara kebakaran yang terjadi di Kalimantan dan yang ada di dalam areal konsesinya begitu,” Abil menegaskan.

Karena itu, ia mendorong lembaga keuangan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang berbasis lahan.

Abil menilai, due diligence perlu diperkuat sebelum menyalurkan pembiayaan. Pemeriksaan mencakup rantai perizinan, mulai dari HGU, izin usaha pertambangan, kawasan hutan, hingga status gambut.

Rekam jejak perusahaan juga harus dicek, termasuk sanksi pemerintah, konflik lahan, deforestasi, dan pencemaran. Risiko terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal pun perlu dikaji.

"Karena pertama, pola ini kan berulang, dan kejadian kebakaran itu pasti selalu ada setiap tahunnya, tapi memang berbeda eskalasinya. Tapi yang kami lihat dari tahun 2005, 2015, dan 2023, itu masih ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sama, dan selalu masuk top five. Sehingga kita juga perlu melihat rekam jejak ke belakang,” ungkap Abil.

Perusahaan, menurut dia, kini dituntut memenuhi empat aspek keberlanjutan, yaitu legalitas, sosial, lingkungan, dan ekonomi.

"Karena di Indonesia sendiri sebenarnya kita, pemerintah masih memperbolehkan perusahaan itu melakukan deforestasi begitu. Artinya legal belum tentu tidak melakukan deforestasi,” ujar dia.

Meski begitu, Kaoem Telapak mengapresiasi langkah pemerintah mencabut atau membekukan izin perusahaan akibat karhutla. Namun, ia mengingatkan agar penindakan tidak hanya menyasar operator di lapangan.

"Jangan sampai masyarakat kecil saja yang dijadikan kambing hitam," ujar Abil.

Ia mengingatkan, dalam kejadian sebelumnya masyarakat adat dan lokal kerap menjadi sasaran.

Abil juga mendorong penelusuran tindak pidana asal dilanjutkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Aset hasil kejahatan, seperti lahan atau ekskavator, perlu diperiksa agar penerima manfaat akhir terlihat jelas. Ia juga menekankan pengawasan harus berlanjut setelah dana cair karena kondisi lapangan terus berubah.