DJP Siapkan Formulasi Pajak Perdagangan Elektronik

Liputan6.com, Jakarta - Dengan berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa perdagangan melaui saluran elektronik, perpajakannya diatur secara spesifik.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dalam video konverensi, Rabu (22/4/2020), menjelaskan setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus tarkait perpajakan atas perdagangan melalui saluran elektronik.

"Yang pertama adalah perpajakan atas barang dan jasa khusus untuk PPN. Barang dan jasa itu barang adalah barang tidak berwujud, jasanya adalah jasa yang berasal dari luar daerah pabean. Jadi sumber barang tidak berwujud dan sumber jasanya adalah berasal dari luar daerah pabean," jelas Suryo.

Terkait dengan mekanismenya, Suryo menjelaskan, menurut UU PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, atas pemanfaatan jasa dari luar darah pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Saat ini, yang bertanggung jawab untuk membayar PPN adalah pihak yang memanfaatkan, jadi orang pribadi atau badan yang ada di Indonesia yang meyetor sendiri PPN nya," kata Suryo.

"Kita tidak dapat menunjuk subjek pajak luar negeri sebagai pemungut PPN," imbuhnya.